Skip to toolbar

Diskusi Implikasi Pemberlakuan UU MD3 Pasal Anti Kritik Hingga Beban Keuangan Negara .


Laporan: Minarni
Jakarta , vocnews.com Penolakan terhadap UU MD3 terus berlanjut. Bertempat di rumah makan bumbu desa, Jakarta, (25/3) sejumlah aktivis melakukan diskusi mengkritisi UU MD 3 tersebut.
Undang-undang no. 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sejak tanggal 15 Maret 2018, telah berlaku dan mengikat semua pihak. Pemberlakuan tersebut menyusul Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU tersebut hingga 30 hari sejak UU tersebut disetujui pemerintah bersama DPR pada sidang paripurna DPR tanggal 12 Februari 2018.
Efek dari ditolaknya oleh 2 Fraksi DPR RI atas UU MD 3 yakni Fraksi Nasdem dan PPP, Produk UU MD3 terus bergulir. Dalam diskusi yang dihadiri pembicara antara lain, Anggota Baleg DPR RI asal PPP, M. Iqbal, Peneliti Formappi Lucius Karus, Direktur Centre for Budget Analisis Uchok Sky Khadafy, Peneliti Puskapkum Ferdian Andi. Pembicara Diskusi tetap konsisten melakukan penolakan atas UU MD3 yang dinilainya sangat diskriminasi.
Menurut M. Iqbal, Pasal penambahan pimpinan MPR adalah pasal yang sangat membebani. Satu pimpinan saja sudah membebani APBN, apalagi ini ditambah 3 pimpinan ini sangat tidak rasional.
Pasal pemanggilan paksa bagi siapa saja yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 3 UU MD3, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian.
Sementara pada pasal ini dinilai menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam pasal 122 huruf 1 UU MD3.
Para pembicara mengharapkan agar usulan Revisi UU MD3 segera dilaksanakan, mengingat UU tersebut telah menuai protes berbagai kalangan. Bahkan sudah ada pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu Fraksi PPP melalui M.Iqbal menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan penambahan pimpinan MPR yang akan dilaksanakan pada esok hari, Senin 26 Maret.
Iklan
Report this ad
Report this ad
Bagikan ini:
TwitterFacebookTelegramWhatsAppLagi
Terkait
Johnny G. Plate : Saya Sendiri Jadi Bingung Atas Dipilihnya Pimpinan Dewan.
dalam “Forum Diskusi”
PSI Ajukan Judicial Review Dinilai Langkah Yang Tepat
dalam “Berita Utama”
Mappa Manan : Makna Sampah di Ukraina dan di Indonesia
dalam “Opini”
FORUM DISKUSI
Diterbitkan oleh eksposenews.com
ekspose online Lihat semua pos milik eksposenews.com
Navigasi pos
Previous
Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadiri Jalan Santai KKSS.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
NEWS
Implikasi Pemberlakuan UU MD 3, Pasal Anti Kritik dan Beban Keuangan Negara. 25/03/2018
Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadiri Jalan Santai KKSS. 25/03/2018
Seminar Nasional GPII Mengusung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai 23/03/2018
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo Kembali Dukung Jokowi Jadi Capres 2019. 22/03/2018
RUPST Bank Mandiri Tunjuk Empat Direksi Baru. 21/03/2018
Pranoto Soenarto : Kopi Indonesia Berapapun Banyaknya Produksi Akan Diserap Dunia. 21/03/2018
Film Horor Kembang Kantil dibintangi Nafa Urbach dan Irish Bella, Rilis Trailer dan Poster. 20/03/2018
Kategori
Aksi
Berita Duka
Berita Foto
Berita Utama
BOLA
Company
Congratulations
Ekonomi
Forum Diskusi
Internasional
Kriminal
Kuliner
Liputan Khusus
Migrasi
Music
Nasional
News
Olahraga
Opini
Pedoman
Peristiwa
Pilkada
Politik
Populer
Press Release
Profil
Resensi Buku
Sinema
Sosial
Terharu
Tragedi
Video
Iklan
Report this ad
Arsip
ARSIP
DPP GAPEKSINDO Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia
DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
Koperasi Wartawan Reformasi Indonesia
Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)
Ikuti Kami
Relawan JANGKAR BEJO JAriNGan KARya BErsama JOkowi
Ikuti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *