Skip to toolbar

Rakernas II Adkasi Menghasilkan 12 Rekomendasi

Laporan :Minarni Djufri

Jakarta, vocnews- Rapat Kerja Nasional II Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), yang digelar di Hotel Grand Paragon 26-29 Maret menghasilkan dua belas rekomendasi.

Kedua belas rekomendasi tersebut dihasilkan setelah mengidentifikasi dan hasil bahasan beberapa issue yang terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.

Rekomendasi Adkasi terbagi dalam dua bagian, yakni yang bersifat internal organisasi dalam rangka menata dan memperbaiki kinerja DPN ADKASI.

Sedangkan Rekomendasi Eksternal akan disampaikan kepada Presiden, DPR RI, KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian serta lembaga Negara lainnya.

Berikut hasil pokok pikiran Rakernas yang terangkum menjadi rekomendasi eksternal yang akan disampaikan pada pemerintah.

1). Menghadapi pilkada serentak 2018, aparat penegak hukum harus bertindak tegas kepada pelaku penyebar informasi bohong/hoax, politik adu domba,politik identitas,politik uang.

2). Regulasi dan rekrutmen calon dan pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dikaji kembali.

3) Revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

4). Revisi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memungkinkan bagi mereka yang sudah lama mengabdi bagi bangsa dan negara dapat dijadikan Pegawai Negeri Sipil, melalui jalur khusus atau tanpa tes. Honorer kategori K2 harus segera diselesaikan dalam masa pemerintahan Jokowi-JK.

5) Pemerintah dan DPR RI agar segera mencari solusi penyelesaian penguasaan lahan atau tanah milik adat yang dikuasai oleh perusahaan- perusahaan sejak masa pemerintahan orde baru.

6. Mencabut Moratorium pembentukan daerah otonom baru, termasuk pemekaran desa.

7).Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa belum berlaku secara baik. khususnya terkait dengan aparatur desa, BPD, lembaga adat. Ketentuan Bab xiii pasal 109 yang mengatur susunan kelembagaan , pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

8) Bimtek bagi kepala desa agar dilaksanakan secara terencana, teratur dengan biaya murah. Pemerintah melalui Kementerian desa tertinggal agar dapat melaksanakan bimtek didesa yang berada dikepulauan terpencil. agar dilaksanakan di Kecamatan dengan narasumber yang kompeten.

9) APBD Provinsi sudah harus di sahkan minimal satu bulan sebelum batas waktu pengesahan APBD Kab/Kota. Agar dibuat PERMEN tentang pedoman Penyusunan APBD.

10) Juknis Anggaran Kesehatan yang sering terlambat diturunkan atau berubah dalam perjalanan tahun anggaran. Juknis sudah harus diterbitkan sebelum APBD ditetapkan dan tidak boleh berubah, karena sangat berpengaruh dalam pelaksanaan di daerah.

11) Mengharapkan kunjungan KPK ke daerah untuk mencegah peluang tindak pidana korupsi.

12) Meningkatkan sinergitas kinerja antara lembaga DPRD dengan Kejaksaan, DPRD dengan Kepolisian agar fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *