Skip to toolbar

Diskusi Publik Perpres No.20/2018 Tentang TKA dan Ekspansi Tenaga Kerja China.


Jakarta Vocnews Laporan.Minarni Djufri
Publik membahas Perpres No.20/2018 Tentang Tenaga Kerja Asing dan Ekspansi Tenaga Kerja China dilaksanakan di Sekretariat Rumah Posko bersama Partai Gerindra dan PKS jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Selatan, (2/5)
Hadir sebagai pembicara, Laode Ida (Ombudsman RI), Arif Winardi (Serikat Buruh), Jumhur Hidayat (Mantan BNP2TKI), Andrianto (Persatuan Pergerakan), Fery Juliantono (politikus Gerindra), Aktivis Ratna Sarumpaet.
Laode Ida salah seorang komisioner ombudsman yang menangani bidang Pengawasan termasuk SDA dan kebijakan2nya mengatakan, bahwa Ombudsman adalah sebagai lembaga Imparsial tidak berpihak kepada siapapun. Namun sehubungan dengan hasil laporan dan temuan Ombudsman yang sudah diturunkan tim, bahwa telah terjadi mal administrasi. Data dan faktanya di lapangan itu tenaga kerja asing keberadaannya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Perdebatan disilahkan siapapun orang yang terdidik, faktanya dilapangan itu Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari china keberadaannya bertentangan. Fakta yang kami dapatkan bahkan sudah di koordinasikan dengan keimigrasian, BKPM, Tenaga Kerja. Bahkan sudah sering didiskusikan bahwa syarat memperoleh IMTA diperoleh setelah ada pengesahan RPTKA baru IMTA, hanya 21.000 pengguna IMTA. Identitas TKA yang bekerja di pertambangan, dapat diketahui melalui Topi pekerja. Ada 3 topi yang digunakan, kuning, merah,biru. Topi kuning paling rendah levelnya. Itu adalah fakta. Ada pelanggaran Mal Administrasi terbuka. Carilah aktor yang sebetulnya yang ada dibelakang semua ini. ungkap Laode Ida.
Sementara itu, Ketua SBSI LEM Arif Winardi mengatakan, bahwa negara gagal melindungi tenaga kerja lokal. Arif mengambil contoh di Inggris ada temannya yang mengikuti tes sebagai tenaga ahli di Inggris. Prosedur berikutnya perusahaan harus membuat pengumuman dikoran lokal Inggris yang ada. Ternyata ada orang lokal yang tes. Akhirnya teman saya tidak jadi diterima meskipun dia telah lulus tes. Bagaimana perlindungan negara jelas untuk warga negaranya. Ungkapnya. Tapi pada dasarnya negara melindungi masyarakatnya.
Muh. Jumhur Hidayat mengatakan, proses TKA asing. Perpres yang sekarang tidak ada batas waktunya bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. yang ada iji keimigrasiannya dua tahun. Bahkan jadi ijin tetap, ini berbahaya sekali.
Sedangkan mengenai syarat bahasa. Pada perpres 20/2018 sekarang masuk dulu baru berbahasa. Inikan sangat bertentangan Lebih lanjut Jumhur katakan bahwa di korea saat membutuhkan tenaga kerja, wajib bagi perusahaan pasang iklan 7 hari berturut-turut. Klu tidak ada yang datang, baru didatangkan dari Indonesia. Itu beda dengan situasi sekarang. Ada lebih ekstrim lagi di Jepang belum ada aturan merekrut TKA. Yang ada pekerja Magang, itupun merekrut perawat orang tua.
Sementara itu pembicara lainnya, Andrianto Ketua Umum Pergerakan mengatakan , esensinya perpres 20/2018, ini keluar mendapatkan respon negatif dari masyarakat Indonesia, karena Perpres ini sangat diskriminatif kepada masyarakat Tenaga kerja Lokal dan pro kepada TKA. Presiden janjinya akan meningkatkan membuka lapangan kerja 10 juta, tapi tidak terwujud. Malah memberikan kesempatan kepada TKA masuk dan menguasai kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *