Skip to toolbar

ISPPI ( Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia). Selenggarakan Serian Diskusi Publik Yang Ke empat. "Thema Rembuk Nasional mewujudkan pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat."


Laporan Minarni Djufri
Jakarta vocnews.com.
Ada yang salah dengan praktek dan perjalanan Demokrasi bangsa. Kesalahan itu harus dikoreksi sebelum berdampak sistemik pada kondisi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Seluruh kompenen bangsa harus sadar diri bertanggung jawab, serta Aktif menghadirkan Konsensus kebangsaan agar Demokrasi makin kokoh dan berkualitas. Demikian kesimpulan diskusi Publik yang di selenggarakan oleh Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesian(IPPSI).
ISPPI telah menyelenggarakan Serial diskusi Publik dalam empat topik yang semuanya kerkait kondisi,isu,atau kasus aktual yang menjadi perhatian Publik secara luas dan merupakan riak -riak Dalam proses demokrasi bangsa.
Serial diskusi Publik ini secara khusus menyoroti peran aparat kepolisian dalam menangani isu dan kasus tersebut secara independen dan profesional . Serial Diskusi ISPPI tersebut Adalah:
Seri pertama” Antara Kebebasan Berpendapat,Hoax dan. Ujaran Kebencian.
Seri Kedua “Penyerangan Ulama Kriminal Murni atau Rekayasa.
Seri Ketiga “Pilkada :Kepolisian dimana Nyalimu.
Seri Diskusi Publik ISSPI yang ke empat ini di selenggarakan hari selasa 8 Mei 2018 di Hotel Ambhara mengangkat “topik Rembuk Nasional Mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan bermatabat. “Dengan Format Rembuk (FGD).menghadirkan sederet Narasumber yaitu: Kapolri yang di wakilkan kepada Irjen Pol Gatot Edy Pramono (Kasatgas Nusantara), Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris PP Muhammdiayah Abdul Mu’ti,Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini,Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidoqie,Komisioner KPU Pusat Hasyim Asyari,Rohaniawan Romo Benny Susety,Pimred Kumparan Arifin Asydad,Wapimred Kompas Tri Yulianto,Kemdagri Didi Sudiyana. Selain itu,hadir sebagai Penanggap dari Kalangan Akademis,Lsm,dan Pimred/Redaktur Media Nasional.
ISPPI mengajak bangsa Indonesia melakukan refleksi,mungkin ada yang keliru dalam kemajuan bangsa kita dalam memahami Konsep demokrasi yang mengutamakan Kebebasan (Liberty) dari pada Keadilan (Egality) dan Persaudaraan (Fratemity).
ISPPI khawatir bangsa Indonesia bukan saja sedang mempraktek kan Kebebasan yang Kebablasan tetapi juga Kebebasan yang melompat dari rel Pancasila.
Atas dasar identifikasi permasalahan dan refleksi perjalanan demokrasi bangsa tersebut,ISPPI mengajak seluruh Komponen bangsa untuk melakukan tahapan menuju Rembuk Nasional. Diskusi kali ini sejatinya adalah upaya”Menuju Rembuk” yang lebih besar Dan Representatif.
ISPP menginisiasi untuk menuju kesana (Rembuk Nasional). Untuk menghasilkan “Konsensus Kebangsaan”.Memang perlu waktu tapi harus di mulai dari sekarang dengan melibatkan pihak -pihak yang bahkan saling berseberangan dan berbeda pandangan dalam melihat kondisi soaial Politik saat ini.
Harapan terhadap Polri:
Sebagai Ormas yang menitik -beratkan perhatian pada pengembangan ProfesiKepolisian,forum ini menjadi sangat berarti.”Disatu pihak ,kita harus jujur mengakui berbagai keberhasilan telah di persembahkan oleh putra terbaik Bhayangkara dan berbagai kemajuan telah ditunjukkan oleh polri.Baik dalam menyajikan layanan Kepolisian(Police Service) maupun menangani pelbagai permasalahan Sosial (Social Problems) mulai dari Konvensional sampai pada yang Kontemporer,sampai Korupsi yang tidak kalah hebatnya dengan KPK serta kejahatan terhadap Kekayaan Negara lainnya (Ilegal mining,Ilegal logging,IIegal fishing, dll) bahkan kemajuan tersebut tentu kita tidak iingin terlena mungkin masih ada kekurangan Polri dalam sejumlah aspek pencegahan dan penegakan hukum -sudah barang tentu termasuk memerankan diri sebagai “Agent of change”khususnya sebagai pengawal Demokrasi.”
Fokus ISPPI bukan hanya sekedar Pilkada Serentak 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 tetapi yang paling fudamental adalah terkait wajah demokrasi kedepan “kita semua perlu mendengar masukan dalam upaya untuk mengukir wajah demokrasi kita kedepan melalui rangkaian kegiatan dan upaya menuju rembuk nasional.
Sudah barang tentu masukan-masukan tersebut juga di tujukan kepada polri sehingga semakin Profeional.Perolehan masukan semacam ini sekaligus untuk menujukkan bahwa polri ingin terus berupaya meningkatkan kepekaannya dalam “Ber’akutabilitas publik”. Maka tepatlah pernyataan Charles Reith,pakar studi kepolisian dari Inggris The power and strengeth of the police lies neither in military arm nor in the law. Is almost wholly public approval of their existence and their behaviour,and without it neither law nor troops could save them from helplessness. Kekuatan (power) polisi bukan terletak pada senjata yang di pikulnya dan/atau kewenangan di pundaknya, melaikan dukungan public”(public approval).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *