Skip to toolbar

Jaringan Muda Muslim Jayakarta Gelar Diskusi Publik Demokrasi Tanpa SARA.


Jakarta,vocnews.com-
Diskusi Publik yang dilaksanakan “JARINGAN MUDA MUSLIM JAYAKARTA”, bertempat di uP2YU-Resto and cafe, Hotel ibis budget cikini, (12/5) dihadiri para aktivis dan pemerhati politik Jakarta. Diskusi mengusung Thema “Pemilu Tanpa Sara.” dengan Sub Tema : Demokrasi 2019 Tanpa Cacimaki.”
Hadir sebagai narasumber Boni Hargens (Pengamat), Eddy Soeparno (Sekjen PAN), Arif Susanto (Ketua TPS), Viktus Murin (Wakil sekjen DPP Partai Golkar).
Politisasi SARA merupakan suatu penyakit berulang dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia. Sejak pemilu 1999,isu politisasi SARA digunakan untuk memukul lawan dan menangguk dukungan pembelaan sosial yang begitu massif seperti saat ini.
Dengan politisasi SARA disini adalah perbedaan identitas berdasarkan suku,agama,ras,dan golongan,yang di maksudkan untuk menimbulkan sentimen politik,namun berdampak degradasi kesetaraan dan timbulnya kebencian terhadap yang berlainan.
Politisasi SARA biasanya di sampaikan melalui Agitasi,Propoganda dan bentuk-bentuk lain seruan politik yang cenderung membelah masyarakat dalam dua kelompok yang berlawanan: Kami versus mereka.
Gejala perseteruan dan prasangka sosial yang mengiringi polarisasi politik disebut oleh,”Cass R Sunstein (2016) sebagai partalisme(partyism).
Polarisasi tersebut tidak sekedar mendorong orang untuk menjadi partisan selain aktif menyebarluaskan informasi negatif tentang kubu politik yang berseberangan, orang bahkan bisa saja menolak berelasi dengan pendukung lawan politik.
Politisasi SARA rentan terjadi dalam suatu masyarakat dengan ketimpangan ekonomi, keterpinggiran, dan bentuk -bentuk lain ketidak adilan sosial yang berpadu dengan kurangnya literisasi politik dan literisasi media.
Terlalu ketat atau terlalu senjangnya persaingan politik ,di tengah lemahnya hukum dan etika politik, dapat mendorong politikus untuk menjalankan politisasi SARA mengekspresikan politik kotor yang dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi.
Dibutuhkan pengembangan literasi politik dan literasi media,juga pemenuhan keadilan sosial, selain itu dibutuhkan politik dialogis, yang mempertarungkan gagasan politik secara kritis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *