Skip to toolbar

Komnas Perempuan : Dukungan PPMI terhadap RUU No18/ 2017 Penghapusan Kekerasan Perempuan.


Foto : Aktivis Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual.

Jakarta,vocnews- Sejumlah organisasi buruh migran dan organisasi pemerhati buruh migran mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera di bahas di DPR RI. Bertempat di Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Jakarta, 18 Mei 2018, para aktivis terdiri dari Jaringan Buruh Migran, Kabar Bumi, LBH FAS, SBMI,Migrant Care, PGI menyatakan sikap sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Dalam UU Nomor 18 tersebut masih terdapat sejumlah catatan kritis seperti fokus UU PPMI lebih kepada perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri dan belum menyentuh kerentanan khas perempuan pekerja migran. Perspektif perlindungan
dalam UU PPMI merupakan kemajuan yang diberikan oleh negara, tidak hanya hak-hak
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlindungan tetapi juga perlindungan
hukum, ekonomi dan politik
Berbicara kerentanan perempuan khususnya kerentanan yang dihadapi perempuan pekerja
migran Indonesia yang bekerja disektor domestik.

Sayangnya belum disentuh di UU PPMI Padahal menurut data BNP2TKI sekitar 60% PMI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan dan bekerja disektor domestik sebagai Pekerja Rumah Tangga yang rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan dan atau agency di negara tujuan. Selain itu, faktor ekonomi yang mendorong perempuan PMI bekerja ke LN tidak menjadi paradigma dalam merumuskan UU PPMI.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, Pekerja migran perempuan merupakan salah
satu kelompok yang paling rentan berpotensi mengalami kekerasan seksual dalam tiga
tahapan migrasi, baik masa pra pemberangkatan, masa bekerja, maupun kepulangan. Pada
tahap pra pemberangkatan, pekerja migran perempuan rentan mengalami pelecehan
seksual dan eksploitasi seksual. Kejadian-kejadian tersebut sering tidak dilaporkan karena berdampak pada akses mereka terhadap bekerja di luar negeri.

Dalam masa bekerja pekerja migran rentan mengalami kekerasan seksual dari majikan, orang dekat, pacar, atau agen di luar negeri. Komnas Perempuan mencatat banyak korban mengalami pelecehan seksual oleh majikan atau kekerasan seksual berupa visual seperti dipaksa menonton video
porno, atau dipaksa melihat alat kelamin majikan. Mereka diancam diberhentikan atau
dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. Perkosaan dengan alat atau
benda seperti sex toys dan percobaan perkosaan juga dialami oleh beberapa korban.

Sementara dalam tahap kepulangan, korban kekerasan seksual rentan mengalami
kekerasan khususnya dalam pemulangan dari bandara ke daerah asal. Pekerja migran
diancam akan diturunkan di tengah jalan pada tengah malam jika tidak menuruti kemauan
sopir travel yang mengantar mereka. Selain itu, data Migrant CARE menunjukkan di tahun 2017, 84% kasus yang masuk adalah kasus yang dialami perempuan PMI seperti perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji. Hal ini semakin menegaskan bahwa pekerja migran perempuan masih rentan menjadi objek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman.

Atas desakan dari berbagai pihak, di tahun 2016, DPR memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan ke dalam prolegnas 2015-2019 dan masuk ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2016. Diharapkan dengan dibahasnya RUU P-KS dapat melindungi korban kekerasan seksual. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, RUU P-KS ini dapat melengkapi kekosongan perlindungan yang ada dalam UU PPMI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *