Skip to toolbar

Mengukur Standar Pemenuhan Kebutuhan Minimal Dalam Penyaluran Zakat


Laporan : Minarni Djufri
Jakarta, vocnews-Diskusi Publik yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membahas Had Kifayah 2018. Had Kifayah merupa kan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukup an tanggungan yang ada, sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat (Mustahik) fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio ekonomi setempat.
Diskusi dengan narasumber Irfan Syaugi Beik, selaku Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) di laksana kan dihotel Sofyan Cikini, (22/5).
Irfan mengatakan, bahwa kajian Had Kifayah yang telah dilakukan oleh Puskas Baznas dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyaluran zakat di Indonesia, ujarnya.
Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan Had Kifayah meliputi tujuh (7) dimensi yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan trasportasi.
Ketujuh dimensi ini di dasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif Maqasid Syari’ah. Nilai Had Kifayah di tentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang yaitu suami, istri, 1 (satu) anak usia Sekolah Dasar (SD), dan 1 (satu) orang anak usia Sekolah (SMP). Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh BPS.
Sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ujar Irfan, bahwa di Malaysia, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah lama menggunakan standar Had Kifayah (HK) ini sebagai dasar penyaluran zakat wilayah Selangor, Malaysia. Namun demikian, terdapat perbedaan metode penghitungan antara Had Kifayah di kedua institusi.
LZS menghitung Had Kifayah berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga, sedangkan metode yang digunakan Puskas Baznas adalah dengan memperhitungkan biaya dasar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup.
Hasil perhitungan Had Kifayah menunjukkan bahwa rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai angka Rp. 3.011.142,00 per keluarga per bulan, sedangkan Had Kifayah perorangan mencapai angka Rp 772.088,00 per kapita per bulan. Tiga provinsi yang memiliki nilai Had Kifayah terendah adalah wilayah Sulawesi Tengah (Rp 2.844.637,00 /keluarga/bulan), Jambi Rp.2.833.264 / keluarga /bulan) dan Jawa Tengah. (Rp 2.791 . 147/ keluarga/bulan.
Sementara 3 provinsi yang memilki nilai Had Kifayah tertinggi adalah Papua Barat (Rp.3.317.964,00/keluarga bulan), Papua (Rp 3.340.837,00/keluarga/bulan) dan Nusa Tenggara Timur, (Rp 3.363.105,00/keluarga/bulan).
Berdasarkan hasil kajian Had Kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat di bagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bantuan zakat yang di berikan kepada Mustahik fakir miskin yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu mereka yang berpenghasilan lebih kecil dari Had Kifayah (<Rp.3.011.142,00 /keluarga/bulan) .
Sedangkan untuk Mustahik yang memiliki penghasilan sama atau melebihi angka Had Kifayah namun masih dibawah nishab zakat (yaitu antara Rp.3.011.142,00 hingga Rp. 4.160.000,00/keluarga/bulan) maka di fokuskan pada kegiatan yang bersifat produktif (pendayagunaan) seperti program kewirausahaan dan pemberdayan masyarakat.
Sementara itu Anggota BAZNAS Nana Mintarti menjelaskan, bahwa rekomendasi penetapan mustahik untuk program pendistribusian dan pendayagunaan berbasis nilai had kifayah ini masih bersifat terbuka tergantung dari tempat dan kondisi mustahik berada.
Dalam menentukan setiap kategori, baik mustahik dalam area pendistri busian maupun pendayagunaan, juga diperlukan penilaian lebih jauh dan komprehensif, dengan memperhati kan instrumen-instrumen lain seperti Indeks Zakat Nasional ( IZN) dan Indeks Desa Zakat (IDZ) yang telah di tetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Nana mengapresiasi kajian Puskas ini sebagai bagian terobosan dan inovasi kebijakan BAZNAS sekaligus menun jukkan pentingnya research-based policy dalam pembangunan Zakat nasional ini. Semoga masyarakat semakin teryakinkan akan komitmen BAZNAS untuk senantiasa meningkat kan kualitas pengelolaan zakat ditanah air, pungkas Nana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *