Skip to toolbar

Kemnaker Membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pembayaran THR


Laporan : Minarni Djufri
Jakarta, vocnewsindonesia.com
Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) membuka posko pengaduan Pembayaran THR
Posko Pengaduan ini di buka untuk mengatisipasi para pengusaha pekerja/buruh yang melanggar peraturan tersebut
Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Idul Fitri 2018. Posko Satgas dibentuk untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan.
“Laporkan jika ada perusahaan yang telat atau tidak membayar kan THR ke Posko Satgas THR. Posko ini efektif bekerja melayani masyarakat mulai h
ini (28 Mei 2018) hingga 22 Juni 2018,” kata Menteri ketenaga kerjaan M.Hanif Dhakiri saat meresmikan Posko THR Idul Fitri, Jakarta (28/15/2018).
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta pengusaha wajib memberikan
THR keagamaan kepada pekerja, paling lambat sepekan menjelang
perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah.
Menurut Menaker, pemberian
THR kepada pekerja/buruh sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan
bagi pekerja di perusahaan.
“Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,” ujarnya
Menaker Hanif menegaskan THR adalah hak pekerja dan setiap perusahaan harus memberikan hak tersebut kepada karyawan. THR seharusnya sudah masuk perencanaan keuangan perusa haan, khususnya terkait pengupahan.
Uang gaji satu bulan yang diberikan sebagai tunjangan wajib diberikan setiap
perusahaan kepada pekerja, paling lambat H-7 lebaran. THR merupakan gaji ke -13 yang
paling ditunggu-tunggu bagi kaum pekerja setiap menjelang
lebaran,” kata Menaker
Pembayaran THR tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekeria buruh di perusahaan. Dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Menurut Hanif, Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja buruh mengadukan permasalahan THR, namun juga dapat menjadi
rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayar an THR. Pemerintah memfasilitasi posko [pengaduan] baik di pusat dan daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jadi kalau ada Pengaduan mengenai pembayaran THR, terlambat, tidak dibayar bisa diproses di posko itu,” ungkap Hanif.
Masyarakat yang ingin mengadu bisa datang mengunjungi Posko Satgas THR yang bertempat di Lantai 1 gedung B Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kemnaker, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta
Selatan, atau bisa menghubungi nomor 021 526 0488 Whatsapp 0822 46610100 dan Email: poskothr@kemnaker.go.id.
Biro Humas Kemnaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *