Skip to toolbar

Rahmat Himran Ketua FUIB "Pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat Sudah Melanggar Peraturan Perundang -undangan".


Laporan Minarni Djufri
Jakarta (19/6/18). Vocnewsindonesia
Dewan Pimpinan Pusat Forum Umat Islam Bersatu (DPP FUIB) mengkritisi Pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Mochamad Iriawan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin, 18 Juni 2018.

Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu Rahmat Himran didampingi Gondo Margono dan dewan Pembina FUIB Dolly Yatim kepada media lmengatakan, bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat sudah melanggar beberapa peraturan perundang undangan.

Hal ini disampaikan nya kepada sejumlah media, di Markas FUIB Jalan Menteng raya No.58 Jakarta Pusat pada hari Selasa (19/6).

Kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut, karena selain bertentangan dengan hukum
yang berlaku juga potensial menimbulkan masalah secara sosial politik, ujar Himran.

Dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung dan kebijakan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengangkatan anggota
Polri aktif sebagai pejabat Pj. Gubernur sebagai mana yang terjadi di Jawa Barat.

Sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU No 5 tahun 2014 tentang
Pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda sesuai dengan UU dan ini sudah melanggar Undang-undang.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam UU. No. 10 tahun 2016 tentang pilkada, bahwa pengangkat
jabatan kepala daerah, adalah dari ASN, sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai
dengan UU Pilkada.

Forum Umat Islan Bersatu menyerukan kepada Mendagri untuk segera meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat karena masih anggota Polri aktif.

Atau di daerah lain dimanapun sepanjang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

FUIB juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri dan diduga telah melakukan penyalah gunaaan wewenang sebagai Mendagri.

Sementara itu Pembina FUIB Dolly Yatim mengatakan, bahwa apa yang diputuskan Mendagri dengan melantik anggota Polri aktif menjadi Pj Gubernur telah melanggar undang-undang dan mendesak agar Presiden segera mencopot Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang telah membuat kegaduhan ditahun politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *