Skip to toolbar

Akibat Menkumham Tidak Patuh Pencaleg kan OSO – Herry Lontung Terancam Diskualifikasi.


Laporan Minarni Djufri MP
Jakarta – vocnewsindonesia. Advokat H. Adi Warman,SH,MH,MBA, gelar Konferensi pers Senin (13/8) bertempat di gedung Tower Slipi Jakarta.
Melalui suratnya bernomor : 171/AW/VIII /2018. Kepada Presiden Joko Widodo, menjelaskan mengenai di terbitkannya surat pengadilan Tata usaha Negara Jakarta 2018, Prihal pengawasan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang di tujukan kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta ketidak Patuhan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap Hukum (In casu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor : 24/G / 2018 / PTUN.Jakarta, tertanggal 19, Maret 2018) dengan dasar Hukum; Dikatakannya, pada tanggal, 29 Juni 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Tergugat melaksanakan penundaan pelaksanaan Surat menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.MH
01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang
Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015- 2020; melalui suratnya Nomor M.HH.AH. 11.01-56 Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat.
Menurutnya, tindakan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia/tergugat menjadi aneh tapi nyata, karena
pada tanggal, 06 Juli 2018. Menerbitkan Surat Nomor:
M.HH.AH. 11.02-58, perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan mencabut kembali surat Nomor: M.HH.AH.11.01-56 Tanggal, 29 Juni 2018, tanpa ada
alasan hukum yang sah, bahkan dapat dikategorikan sebagai
melecehakan (in casu Penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta, tentang penundaan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Nomor M.MH- 01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan hukum Pimpinan Pusat partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.
Ditegaskannya oleh H. Adi Warman, SH, MH, MBA. Perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian hak-hak Konsitusi para kader partai Hanura hasil Munaslub II tahun 2018, Yaitu berupa hilangnya hak-hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk pemilihan umum tahun 2019 dari partai Hanura yang saat ini terpaksa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif 2019 dari partai lain.
Di katakan lagi, atas ulah dan tindakan kesewenangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kembali kami mengajukan upaya hukum dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan tata usaha Negara Jakarta Nomor : 164/ AW/VII /2018 tanggal 9 Juli 2018.
Tentang Permohonan teguran resmi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tergugat/Pembanding untuk, melaksanakan Penetapan Pengadilan TUN Jakarta Nomor24/G/PTUN JKT, Tanggal, 19 Maret 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan pokok Perkara tanggal, 26 Juni 2018.
Dikatakannya lagi, dari proses persidangan di Pengadilan TUN
Jakarta secara yuridis formal tergugat II Ontervens/DPP Partai
Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum
dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal yang
beralamat di City Tower It 18 JI. MH Thamrin No. 18 Jakarta
Pusat, tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.(KPU RI/KUPD Seluruh Indonesia) pada Pemilu Tahun 2019 dan dalam mengajukan laporan sengketa pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI)
serta tidak memiliki Legal Standing pula untuk mengusung/mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019.
Dengan demikian kata Adi Warman yang juga ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK)itu , maka pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2019 yang di lakukan oleh DPP Partai Hanura Pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal secara Yuridis formal cacat Hukum dan mencederai pelaksana Demokrasi di Republik ini.
Dari rangkaian perbuatan atau tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harapan tertuju kepada bapak Presiden RI.Ir H. Joko Widodo agar mengabulkan permohonan ini. Karena telah cukup bukti bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah banyak melakukan kekeliruan, dugaan keberpihakan serta intervensi terhadap proses dan penetapan Pengadilan TUN Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *