Skip to toolbar

Refleksi Akhir Tahun 2018 “Memperteguh Komitmen Kebangsaan Di Tahun Politik”

IMG-20181230-WA0039

Laporan :Minarni Djufri MP

vocnewsindonesia.com-Jakarta, Minggu(30/12/18). Bertempat Restauran Pulau Dua Senayan Jakarta, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Menggelar acara Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 2018. bertajuk : “Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik”

Diskusi dihadiri oleh sejumlah aktivis dan tokoh lintas generasi dengan Narasumber ; Maruarar Sirait, Anggota DPR RI, H. Hajriyanto Y.Tohari, PP Muhammadi yah, Dr. Arif Budimantha Wakil Ketua KEIN, Effendi Choiri Politisi Nasdem, R. Saddam Al Jihad, Ketum PB HMI, Roybatullah Kusumajaya,Ketum DPP GMNI, Juventus Prima Yoris Kago, Ketum PP PMKRI, Najih Prasetyo Ketum DPP IMM, Irfan Ahmad Fauzi, Ketum PP KAMM

Diskusi diawali sambutan Ketum PGK Bursah Zarnubi, dilanjutkan Keynote speaker pidato pembukaan “Irjen Pol Gatot Eddy Pramono,MSI.Kasatgas Nusantara Mabes Polri, mewakili Kapolri.

Tahun 2018 akan segera berlalu dengan segala dinamikanya. Sepanjang tahun ini, sebagai bangsa, kita telah melewati banyak hal yang patut menjadi renungan sekaligus pelajaran untuk melangkah Iebih baik di tahun-tahun mendatang. Ada duka karena musibah, ada bahagia karena keberhasilan mencapai apa yang telah direncanakan. Ujar Bursah Zarnubi.

Di bidang ekonomi, kita layak memberi apresiasi atas keberhasilan Pemerintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berbagai proyek infrastruktur strategis terutama di luar Jawa satu demi satu sudah dapat dinikmati masyarakat, angka kemiskinan terus turun hingga 9,82% atau terendah sepanjang sejarah Indonesia, tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan.

Apresiasi juga layak diberikan kepada Pemerintah yang telah mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam dari kontraktor asing ke Pertamina, serta menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT lnalum. Secara umum kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan semakin baiknya pe|ayanan kesehatan, akses pendidikan, dan daya beli masyarakat.

Sebagai anak bangsa, kita bangga atas sukses Pemerintah menyelenggarakan tiga event berkelas dunia, yakni Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan lMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.

Selain capaian positif d3 atas, kita menyaksikan bahwa perekonomi an Indonesia sepanjang tahun 2018 menghadapi gejolak dan tantangan yang tidak ringan akibat depresi asi nilai rupiah serta turunnya harga sejumlah komoditas ekspor di tengah perang dagang AS Vs China.

Sekalipun Pemerintah bisa menekan angka kemiskinan hingga 9,82% kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Indeks GINI kita masih berkisar 0,39, Iaporan Bank Dunia 2015 menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20 persen kelompok kaya, dan jika diperas Iagi kekayaan itu menumpuk di segelintir kecil orang-orang terkaya.

Majalah Forbes melansir 50 orang terkaya Indonesia tahun 2018 dengan total kekayaan Rp1.870 triliun. Di sisi lain ada lapisan besar masyarakat yang sulit mengakses pekerjaan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Korupsi juga masih menjadi masalah akut, tercermin dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah, hakim, hingga anggota DPR RI.

Di bidang keamanan kita bangga melihat profesionalisme dan soliditas TNI-Polri dalam melakukan pengamanan arus mudik lebaran, menindak para pelaku teror bom di beberapa kota pada buian Mei 2018, serta dalam melakukan pengamanan Pilkada di 171 daerah yang dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018.

Meski di sejumlah daerah ada gejolak akibat kasus money politics dan penyelenggara Pilkada yang kurang profesional, secara umum Pilkada serentak 2018 berjalan lancar dan aman.

Tahun 2018 disebut tahun politik karena selain ada Pilkada di 171 daerah, juga sudah memasuki tahapan Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres serentak). Praktis sepanjang tahun ini, energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye serta jargon politik para kandidat yang dijagokannya. Lanjut Bursah.

Kampanye Pemilu semestinya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan. Tapi faktanya, sepanjang tahun politik ini, kita menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoax, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim data. Narasi negatif itu tersebar secara massif melalui media sosial.

Kita merasa risau dengan pernyata an beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai baratayudha, Armageddon, atau Perang Badar. Jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA.

Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah.
(vocnews-MNRN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *