Skip to toolbar

Sepakat Untuk Membawa Persoalan Sengketa (SKLN) terkait dualisme Kepemimpinan DPD RI ke MK.

IMG_20190213_110734

Laporan Minarni Djufri MP

vocnewsindonesia.com, Jakarta-bertempat dihotel Ashley, Semua narasumber sepakat untuk membawa persoalan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dualisme Kepemimpinan DPD RI ke MK. Harus tuntas sebelum Periode Keanggotaan 2014-2019 berakhir. Demikian kesimpulan dalam Diskusi Terbatas di Jakarta, Rabu (13/2).

Mantan Ketua MK Mahfud Md menyebutkan sebenarnya MK mudah dan cepat memutuskan sengketa ini karena legal standing Pemohon sudah jelas. Apalagi MA sudah pernah memutuskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun sama dengan masa keanggotaan DPD. Ini pun berlaku di Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR.

“Menurut saya sih seharusnya selesai cepat ini. Kan sudah jelas menurut MA tidak boleh diganti. Tapi tidak ada yang berani putus,” ucap Mahfud Md.

Anda tidak bisa membiarkan ada di negara ini yang perkara yang menggantung. Anda harus putus,” ucap Mahfud.

MK harus berani buat terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja. Kalau substansi sudah jelas,” kata Mahfud Md.

Ia menjelaskan persoalannya adalah gugatan yang dilakukan dari lembaga yang sama yaitu sesama internal DPD. Selama ini, gugatan yang sering terjadi antarlembaga. Dengan kasus seperti ini, yang menjadi perdebatan apakah penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan.

Bila mengacu ke putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib (Tatib) DPD, telah dinyatakan bahwa jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun. Artinya Hemas bersama Farouk Muhammad masih sah menjadi pimpinan DPD karena masa jabatan lima tahun.

Namun putusan MA itu tidak diakui oleh OSO dan kawan-kawan karena sudah telanjur mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Padahal MA telah membatalkan Tatib tersebut. Atas perubahan Tatib itu maka terpilihlah OSO menjadi Ketua DPD pada April 2017 lalu.

Menurut Mahfud, Hemas dan kawan-kawan memiliki legal standing karena masih menjadi pemimpin sah DPD berdasarkan putusan MA. Meski faktanya saat ini, OSO yang memimpin tapi kepemimpinan OSO telah dibatalkan MA lewat pembatalan Tatib yang mengubah masa jabatan dari lima tahun ke 2,5 tahun.

“Secara yuridis kan Bu Hemas dan Pak Farouk itu kan masih sah. Sementara satunya (OSO, red) juga mengklaim masih sah. Nah kalau sama-sama sah begitu kan harus diputus. Harus dianggap sama-sama punya legal standing. Tinggal itu keberanian MK saja berani. Di berbagai negara seperti Jerman, Korea itu bisa. Orang bisa dihadapkan dengan lembaga negara dan orang itu bisa dianggap lembaga negara,” tutup Mahfud.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyebut ada lembaga negara yang membagi masa kepengurusan menjadi 2,5 tahun seperti Komisi Yudisial (KY). Tapi DPD tidak memiliki dasar untuk melakukan hal yang sama.

“DPD kemudian enggak ada ketentuan kok terobos. Enggak ada dasarnya itu. Lembaga lain kan tidak,” ucap Bagir Manan dalam diskusi yang sama.

“Belum selesai menghadirkan kewenangan memutuskan UU, kini persoalan DPD ditambah dengan kehadiran parpol di DPD dan dualisme Kepemimpinan. Praktis DPD terus didera cobaan sejak pembentukannya hingga kini”, tegas Bagir Manan.

Lain lagi dengan pandangan Harifin A. Tumpa. Menurutnya persoalan di DPD merupakan contoh mendahulukan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan negara, dalam hal ini Daerah. “Nafsu politik masih tinggi sekali, bukan sebagai negarawan, tetapi nafsu kekuasaan yang dikejar dan ingin diraih”, ujarnya.

Adanya penegakan hukum yang tidak semestinya, MA sebagai puncak penegakan hukum, seperti putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap tidak dijalankan, malah menjalankan putusan lain.

“MA memutuskan pimpinan yang sah yang 5 tahun, tetapi yang dilantik yang 2.5 tahun, dan MA melanggar putusannya sendiri yang inkrach. Saya meyakini Hakim di MK, bisa menyelesaikan sengketa ini, dan mempunyai kewenangan, dan harus bebas dari sekelompok kepentingan”, tuntas Harifin A. Tumpa.

Adapun gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019. Gugatan diajukan oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan.~vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *