Skip to toolbar

“Papua Dalam Pilpres 2019, Posisi Papua di Peta Politik Indonesia.

20190214_094313

Laporan Minarni Djufri MP

vocnewsindonesia.com, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta , Kamis 14 /2/19. Amnesty International,Yayasan Tifa dan Perkumpulan Jubi menggelar Dialog Terbuka ” bertajuk Menyoal Papua dalam Pilpres 2019; Posisi Papua di peta Politik Indonesia.
Memfasilitasi sekitar 40 aktor-aktor yang selama ini memberikan perhatian terhadap isu Papua yang berasal dari beragam Latar belakang seperti perwakilan dari NGO yang bergerak di bidang HAM, anti Korupsi and lingkungan serta organisasi keagamaan dan akademisi, seperti Benny Giay, Filep Jacob Karma, Theo Hesegem, Latifah Anum Siregar, Imam Aziz, Makarim Wibisono, Adriana Elizabeth dan Jaleswari Deputy V KSP.


Pada 8 Desember 2014 pagi hari, ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan pdisi setempat, di kota Enarotah, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, untuk melakukan protes. Demonstrasi itu merupakan respon warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari sebelumnyaKetika para pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekifar gedung- gedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peIuru tajam, menewaskan empat orang.Setidaknya 11 orang lainnya terluka oleh tembakan ataupun bayonet.

Para saksi mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa mereka bahkan melihat petugas polisi menembak seorang demonstran dari jarak dekat setelah dia jatuh ke tanah.

Beberapa minggu kemudian, pada perayaan Natal nasional di Papua, Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang baru saja dilantik -berkomitmen untuk segera mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Peristiwa penembakan Paniai ini menjadi sebuah tes bagi komitmen pemerintahan Jokowi untuk mengakhiri kekebalan hukum (impunitas) yang sudah bercokol melindungi para pelanggar hak asasi manusia (HAM), terutama pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dan seluruh Indonesia.

terbatas kepada organisasl pemantau HAM lnternasional yang ingin mengunjungi Papua. serta menunjukkan toleransi yang kecil terhadap kebebasan berekspresi.

Pertama. Mayoritas kasus terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua dengan total 41 kasus. Jenis pembunuhan di luar hukum ini sering terjadi saat aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebih untuk menangani demonstrasi damai. Insiden kerusuhan. dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal, atau sebagai bentuk kesalahan personal oknum aparat keamanan.

Kategori yang kedua, berjumlah 28 kasus. adalah pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan yang berkaitan dengan aktivitas politik. termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Tipe pembunuhan di luar hukum ini terjadi saat aparat keamanan menghadapi Demonstrasi damai yang politis, terutama upacara pengibaran bendera atau perkumpulan keagamaan pada peringatan tertentu.

lnvestigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua jarang terjadi. Tldak ada mekanisme yang Independen. efektif, dan imparsial untuk menangani keluhan publlk tentang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, termasuk tindak pidana yang merupakan pelanggaran HAM. Fenomena lnl telah meninggalkan banyak korban yang tidak mendapat keadilan dan pemulihan hak (reparasi).

Dari 69 lnsiden yang didokumentasikan dalam laporan inl, tidak satu kasus pun yang diproses lewat suatu Investigasi krlminal oleh institusi Independen dari lembaga yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan. Termasuk di dalamnya, ada 25 kasus yang tldak ada lnvestigasi sama sekali. bahkan tidak ada Investasi Internal. Sementara ltu dalam 26 kasus lain. polisi maupun militer mengaku telah melakukan penyelldikan Internal tetapli tidak mengumumkan hasilnya ke publik. Hanya ada enam kasus dl mana para pelakunya bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa pembunuhan di luar hukum.

Kepada Amnesty International, sebagian besar keluarga korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dl Papua mengatakan bahwa mereka masih menginginkan para pelaku dibawa ke pengadllan melalul persidangan yang adil dan terbuka untuk publik.

Amnesty International percaya bahwa ada hubungan langsung dan kausal antara impunitas dan terus terjadinya pelanggaran HAM. Setiap kegagalan dalam menyelidiki ataupun membawa mereka yang bertanggung Jawab ke pengadilan, memperkuat keyakinan bahwa para pelaku memang berdiri di atas hukum.

Amnesty Internatlonal mengakui rumitnya situasi yang dihadapi pasukan keamanan saat menjalankan tugasnya di Papua, apalagi saat mereka diserang tentu mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya. Namun meski dalam situasi seperti itu, mereka tetap harus menghormatl hak untuk hidup. kebabasan. dan keamanan setiap orang, termasuk mereka yang dilduga melakukan tindakan kriminal. Menembak tanpa adanya peringatan dan menembak secara membabibuta tanpa membedakan siapa yang dianggap ancaman serius pada diri aparat atau orang laln, merupakan pelanggaran hukum HAM Internasional serta peraturan nasional.

Tindakan tersebut Juga dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan dan kekejaman dengan konsekuensi Iebih banyak nyawa akan hilang atau dalam ancaman termasuk nyawa aparat sendiri .vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *