Skip to toolbar

KPPPA ” Merespon Dinamika Masyarakat Terhadap RUU PKS.

IMG_20190222_151214

Laporan Minarni Djufri MP

vocnewsindonesia.com, Jakarta- Kementerian KPPPA melaksanakan Dialog Media (Media Talk) dengan tema Merespon Dinamika Masyarakat terhadap RUU PKS yang akan diselenggarakan pada Hari Jumat, 22 Februari 2019, bertempat di Lantai GF, Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai narasumber,
Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA,Azriana Manalu, Komnas Perempuan,Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM, Sutarno,Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
dengan moderator Sonya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat 7.275 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang 2018. Saat ini, Pemerintah tengah berupaya menekan tingginya angka kekerasan seksual tersebut. Di antaranya dengan menyusun payung hukum Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), untuk memberikan perlindungan kepada korban serta memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Namun, saat ini draft RUU PKS yang merupakan hasil inisiatif DPR RI tersebut, justru menimbulkan berbagai polemik pro dan kontra di tengah masyarakat

Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Sutarno, mengatakan, bahwa tidak ada alasan RUU PKS ditolak. Mengingat RUU PKS dilihat secara umum adalah kebutuhan untuk melindungi korban tindak kekerasan yang memang berlaku secara universal di seluruh dunia.

Benarkah RUU PKS Berpotensi Melegalkan Perzinahan, LGBT, Prostitusi dan Aborsi?

Tidak Benar!!!

Justru RUU PKS melindungi calon korban dan korban kekerasan seksual lebih awal, sebelum terjadi kontak fisik dengan istilah pelecehan. Jangan menafsirkan draft RUU PKS diluar konteks kekerasan seksual dan multitafsir.

RUU PkS justru menghargai harkat dan martabat perempuan dengan fungsi kodrati (reproduksi) sebagai ibu, calon ibu dan ibu bangsa

Benarkah RUU PKS Produk pemikiran feminis barat?

Tidak Benar!!!

RUU PKS tidak ada kaitan dengan isu feminisme ala Barat, justru RUU PKS bersumber pada fakta bahwa kenyataannya di Indonesia korban kekerasan seksual dominan perempuan dan anak yang terjadl tldak terkecuall dllingkup komunitas dan kelompok rentan…..

Benarkah RUU berpotensi menghancurkan hubungan rumah tangga?

Tidak Benar!!! ‘

Justru RUU PKS lebih mengutamakan ketahanan keluarga, saling menjaga hubungan yang harmonis antar warga baik dilingkungan keluarga maupun komunitas dan lebih

menekankan pada aspek pencegahan kekerasan seksual.

Meningkatkan ketahanan keluarga yang ideal dan bahagia dengan mendorong terbentuknya keluarga yang bebas dari kekerasan seksual Benarkah RUU PKS lebih mengagungkan prinsip dasar relasi kuasa?

Tidak Benar!!!

Justru RUU PKS mengedepankan prinsip relasi kuasa yang seimbang, karena relasi kuasa yang tidak seimbang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sehingga dengan mudah melalukan upaya kekerasan seksual’ kepada calon korban yang berada dalam kondisi rentan.

Proses

RUU PKS merupakan inisiatif DPR. Sekitar bulan April 2017 draft RUU PKS disampaikan oleh DPR R1 ke Presiden
Sesuai dengan mekanisme pembuatan UU maka dalam tenggat waktu 60 hari harus memberikan tangapan dalam bentuk DIM (Daftar lnventaris Masalah)

Pada bulan April juga, Prasiden menunjuk panitia antar Kementerian atau PAK yang terdiri dari 11 K/L can PM ini sepakat menunjuk KPPPA sebagai leading sector untuk pembahasan RUU ini.
Pada bulan Mei 2017 pihak pemerintah berhasil menyelesaikan DIM dan awal Juni 2017 DIM telah diserahkan kepada DPR R1

DIM sudah ada di pihak DPR khususnya komisi VIII Secara etika KPPPA atau pemerintah tidak bisa tarlalu
proactive menanyakan kapan DIM pembahasan DIM selanjutnya.

Dalam penemuan silaturahmi antara pemeririntah dengan komisi VIII di bawah koordinasi Bapak Aldi Taher pihak DPR R1 sudah menetapkan keputusan dan menyampaikan kepada KPPPA bahwa pembahasan draft RUU PKS secara intensif akan di lakukan setelah pemilu 17 April 2019.

Artinya pembahasan draft RUU PKS dan atau DIM atara legslatif dan eksekutif atau antar pemerintah dengan DPR RI belum dimulai. Jadi masih memerlukan waktu untuk pembahasan Iebih lanjut.

Beberapa kasus kekarasan seksual yang fenomenal diantaranya kasus YY diBengkulu, Kasus GB di Sukabumi, Kasus AG dl Yogyakarta, Kasus RA di salah satu lembaga yg punya nama, dan banyak kasus~kasus lainnya yang terjadi dlsebabkan relasi kuasa yang tldak seimbang. Seperti Ayah tiri dengan anak, guru dengan siswa, atasan dengan bawahan dan banyak contoh lainnya yang terjadi disekitar kita.

URGENSI

DI sisi lain banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terakomodir oleh regulasi/ peraturan perundang-undangan yang ada di KUHP (Kitab Undang~Undang Hukum Pidana) juga UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak.

Akibat kurangnya payung hukum yang memberikan perlindungan kepada Korban kekerasan seksual menyebabkan pelaku kekerasan seksual semakin merajalela tanpa pemblnaan dan upaya pemulihan mental atau kejiwaannya.

HIGH-LIGHT LAINNYA

‘Dari 152 pasal pada draft RUU PKS
yang diusulkan oleh DPR setelah di bahas oleh PAK akhirnya menjadi 52 pasal pada DIM.Terkait dengan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dicantumkan dalam draft RUU PKS usulan DPR RI, oleh pemerintah setelah di bahas dari berbagai sisi maka usulannya hanya mengatur 4 jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Artinya bahwa pemerlntah tidak menerima usulan yang ada dalam draft versi‘ DPR Rl begitun saja Sebaliknya dlbahas dengan carmat. mempertimbangkan berbagai ~ macam aspek terkait dengan situasi kondisi dan kebutuhan yang ada.
4 Janis tindak pidana (sementara) yang dicantumkan di dalam DlM meliputi:
1. pencabulan. 2.persetubuhan dengan kekerasan. ancaman kekerasan. atau tipu musllhat. 3. Eksploltasl seksual 4. Penyiksaan Seksual

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *