Skip to toolbar

Saatnya Optimalisasi Alternatlf Pomindanaan Non pemenjaraan

IMG_20190227_142058

Mencari Solusi Panjara Penuh : Saatnya Optimalisasi Alternatlf Pemindanaan Non pemenjaraan

vocnewsindinesia.com, Jakarta,- ICJR menggelar Diskusi Terbuka dan Media Briefing: Mencari Solusi Penjara Penuh bertempat di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta Pusat Rabu, 27 Februari 2019.

Hadir sebagai Narasumber:
Ambeg Paramarta
(Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM RI)
Lenggono
(Kasubdit Pembimbingan dan Pengawasan, Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Dirjenpas, Kemenkumham)
Reza Faraby
(Plt. Kasubdit Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Bappenas RI)
Aisyah Qadri Yuliani
(Criminal Justice Manager UNODC)
Genoveva Alicia
(Peneliti ICJR)

*Moderator*
Maidina Rahmawati
(Peneliti ICJR)

Overcrowded merupakan salah satu masalah menahun yang terjadi di Indonesia. Data dari Direktorar Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2019, jumlah penghuni Rutan dan Lapas saat ini sudah mencapai 203% dari kapasitas yang ada.

Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan: tidak berfungsinya program pembinaan, rentannya napi kabur, membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan, dan pelanggaran hak-hak narapidana. Dalam mencari solusi penyelesaian overcrowded, salah satu jalan yang dapat diambil adalah dengan memaksimalkan penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan.

Namun, apakah ketentuan dalam RKUHP yang sedang disusun saat ini telah memberikan ruang untuk berlakunya alternatif pemidanaan non pemenjaraan?

Pemerintah dan DPR harus dapat menghadlrkan kebijakan pidana yang tidak semata-semata berorientasi pada pemenjaraan untuk dapat mengatasi permasalahan ovetcrowded. Solusi ini jika diterapkan secara strategis dan efektlf dalam tataran pelaksanaan akan dapat mengurangi jumlah narapidana yang harus mendekam di Lapas dan Rutan dengan tidak meninggalkan tujuan sesungguhnya dari pemidanaan bahkan dapat mewujudkan hadirnya restorative justice.

Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mirisnya, meskipun masalah inl sudah disadari terus terjadi,namun
hingga saat ini tidak ada penyelesaian pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke lapas setiap harinya.

Data dari Direktorar Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2019, jumlah penghuni Rutan dan Lapas saat ini sudah mencapai 203% dari kapasitas yang ada.

Terus bertambahnya jumlah penghuni Rutan dan Lapas ini dipengaruhi oleh besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana penjara yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Pidana penjara di Indonesia dicantumkan sebagai ancaman pidana di dalam banyak peraturan perundang-undangan. Tidak kurang terdapat 654 perbuatan dalam undang-undang yang dihasilkan sejak reformasi hingga 2016 (91,34%) yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana dengan sanksi penjara yang diberikan bagi para pelanggarnya.

Selain itu, menurut data yang dihimpun oleh tim BPHN, pidana penjara di dalam KUHP dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali,

Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas.

Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif ini di dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya: KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Narkotika.

Namun, berdasarkan penelitian ICJR, ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya bentuk pidana alternatif ini tidak dilaksanakan dengan maksimal dan masih jauh angkanya jika dibandingkan dengan pidana penjara.

Sebagai contoh, sepanjang 2016, pidana bersyarat hanya dijatuhkan pada 3.464 terpidana, di 2017 meningkat sebesar 3.909 terpidana, dan di 2018 (data hingga Oktober 2018) dijatuhkan dalam 2.252 terpidana. Jika dibandingkan, jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana percobaan dengan jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana penjara hanyalah sebesar 1:5 di 2017, kemudian di tahun 2018 (data hingga Oktober) meningkat menjadi 1:8. Beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab dari rendahnya penggunaan alternauf pemidanaan non-pemenjaraan ini diantaranya adalah:

1. Adanya perbedaan pandangan antar penegak hukum mengena’ tujuan pemidanaan yang dianut.

2. Lambannya perkembangan regulasi dan kebijakan mengenai altematif pemidanaan non pemenjaraan

3. Adanya masalah dalam hal penahanan yang dijadikan sebagai ‘kewijiban da peradilan pidana

4.kecilnya kepercayaan masyarakat dan aparat penegak hukum pada pidana dan pelaksanaan nya.

5. Minimnya peraturan pelaksana terkait ketentuan alternatif dan pendataaan non
pemenjaraan

6. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti UPT Bapas, Pembimbmg Kemasyarakatan, LPAS.

Faktor-faktor ini apabila tidak segera diperhatikan dan ditangani dengan baik, nantinya dapat dipastikan akan terus terJadi dan terulang pada ketentuan alternatif pemidanaan non~ pemenjaraan baru yang ada dl dalam RKUHP.

Sebab sebenarnya ketentuan alternatif pemidanaan dalam RKUHP sebagian besar mengadopsi konsep alternatif pemidanaan yang sudah ada saat ini. Beberapa ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP adalah pidana pengawasan, pidana kerja sosial, judicial pardon, pidana denda, dan pidana penjara dengan mengangsur.

Meskipun RKUHP sudah memuat lebih banyak ketentuan alternatif pemidanaan nonpemenjaraan apabila dibandingkan dengan KUHP, namun yang kemudian harus diperhatikan adalah kemampuan ketentuan ini untuk dapat diterapkan di kemudian hari.

Beberapa ketentuan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan di dalam RKUHP, seperti misalnya pidana pengawasan, memiliki batas minimum ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana, yakni apabila terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan, jumlah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dalam RKUHP jumlahnya sangat terbatas.
Hal-hal seperti ini jika tidak diperhatikan dengan hati-hati, akan menjadikan ketentuan alternatif pemidnaan dalam RKUHP sia-sia dan tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya, cita-cita untuk menjadikan alternatif pemidanaan sebagai solusi terhadap masalah overcrowded tidak akan dapat dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi ICJR pada dasarnya bertumpu pada semangat mereduksi logika pemenjaraan yang selama ini terpatri dalam alam pikir pembentuk undang-undang dan terutama aparat penegak hukum. Mengedepankan peluang alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam beberapa aspek justru membuka hadirnya restorative justice yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku dan masyarakat. Agar hal ini bisa berjalan dengan baik maka ICJR merekomendasikan beberapa hal:

1. Kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk mulai memerhatikan pembahasan mengenai kebijakan alternatif pemidanaan non pemenjaraan sebagai solusi atas masalah overcrowded.

2. Pemerintah agar segera melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang selama lnl sudah berlangsung dan melakukan perbaikan serta segera menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ada untuk dapat melaksanakan ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dengan maksimaL Kebutuhan inl mencakup aturan pelaksana yang bersifat tehknis, infrastruktur sarana prasarana dan penguatan APH yang tidak melulu berpikir pemenjaraan.

3, Aparat penegak hukum agar dapat memaksimalkan penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan sebagal upaya mengurangi overcrowded dan upaya untuk mendorong keberadaan restonative justice dalam slstem peradilan pidana.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *