Skip to toolbar

Seminar Nasional “Reformasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Institusi Pembinaan Terpidana..

IMG-20190306-WA0031

Laporan Minarni Djufri

vocnewsindonesia.com, Jakarta- Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia bersama lembaga pemasyarakatan
menggelar seminar Nasional bertema “Reformasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Institusi pembinaan Terpidana. Bertempat di Graha William Seoryajaya Universitas Kristen Indonesia,Cawang Jakarta,Rabu 6/3/19.


Hadir sebagai Narasumber; Dr, Daniel Heilmann.LLM.( Direktur Hanns Saidel Foundation Indonesia,model Pembinaan Narapidana di Negara Jerman suatu Perbandingan).

Prof.Harkristuti Harkrisnowo.SH.MA. PhD.(Guru besar fakultas hukum universitas Indonesi- partisipasi swasta untuk penguatan lembaga pemasyarakatan),

Prof.B MardjonoReksodiputro .SH.MA.( Implikasi Partisipasi Swasta dalam pembinaan Terpidana).

Pemasyarakatan (selanjutnya Lapas) mendapat falsafah baru tentang fungsi penjara di Indonesia. melalui pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa Menteri Kehakiman Sahardjo.SH di Istana Negara pada tahun 1963. Setelah melalui sejumlah tahap pengembangan a.l. melalui tulisan Koesnoen, SH, Bahrudin Suryobroto dan Waliman,SH dan sejumlah lokakarya yang diselenggarakan bersama kalangan akademisi dan praktisi,maka terakhir kita punya UU 1995 No.12 tentang Pemasyarakatan Terpidana untuk menggantikan peraturan Hindia Belanda (Gestichten Reglement, Staatsblad No. 708 tahun 1917) tentang kepenjaraan. Istilah “pemasyarakatan” ini,

menurut saya, dipilih oleh Dr.Sahardjo sebagai terjemahan dari istilah dan konsep yang dikenal dalam bahan pustaka kriminologi dengan kata“resocialization”.

Dalam sejarah “kepenjaraan” jaman Hindia Belanda, maka penjara-penjara di Indonesia mempunyai “tempat-kerja” atau “bengkel-kerja” bagi para narapidana (selanjutnya ‘napi’). Pada waktu itu bengkel-kerja ini dipergunakan sebagai penghasi| produk yang akan dipergunakan oleh kantor-kantor “gubememen” atau diambil sebagai hasil pertanian/perkebunan dan pertambangan untuk diekspor, dan sekaligus sebagai
tempat latihan-kerja napi untuk mencari penghasilan setelah selesai pidananya.

semasa konsep pemasyarakatan napi sedang mulal dlkembangkan oleh Kementenan Kehakiman pada waktu itu, maka perlu dicatat adanya dua proyek untuk sosialisaSi konsep baru ini di Indonesia. Pertama, dibukanya “lapas terbuka dl Kalimaman Barat‘ clan Kedua, adanya pembuatan fulm dengan judul “Dari Sangkar ke Sanggar”.‘ Uraian Singkat di atas ini dimaksudkan untuk menguraikan bahwa keinginan membuat “pidana penjara” lebih manusiawi dan bersifat mendidik sudah berjalan lama di Indonesia. Tujuan untuk membuka pendidikan khusus petugas pemasyarakatan melalui Akademi “mu Pemasyarakatan (AKIP didirikan tahun 1963/1964 )juga adalah dalam rangka politik kriminal ini.

Hal ini juga tentunya tidak Iepas dari perkembangan dunia. antara lain PBB yang mensponsori dikeluarkannya ketentuan tentang “pemberlakuan temadap napi dilapas.

Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian Keadaan Lapas di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Permasalahannya (statement of the problem) secara singkat adalah sbb:

Pertama, pertambahan penghuni Lapas, terutama di daerah urban/perkotaan, menyebabkan banyak Lapas di daerah perkotaan yang “penuh-sesak” (overcrowded) dihuni napi, sehingga konsep Pemasyarakatan Napi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Kedua, pembangunan Lapas baru ataupun renovasi Lapas lama membutuhkan biaya anggaran yang belum mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketiga, konsep kemitraan antara Pemerintah dan Swasta diharapkan dapat berjalan juga untuk mengatasi kedua masalah di atas. Yang terakhir ini dikenal sebagai “swastanisasi Lapas”dan untuk penelitian sementara ini dapat difokuskan kepada 3 (tiga) pertanyaan penelitian (research questions):

1)Apakah yang dimaksud dengan “swastanisasi Lapas” dan bagaimana kaitannya dengan konsep menghukum pelaku kejahatan dengan “pidana hilang kebebasan” ?;

2)Mengapa terjadi kelebihan penghuni dan mungkinkah diambil kebijakan menghindan‘
hal ini atau sekurang-kurangnya meringankan penderitaan napi dalam Lapas ?.’

3) Apakah ‘swastamsasi Lapas’merupakan solusi terbaik dan apa persyaratannya?

Solayang Pandang tentang Prison Privatization

Swastanisasi Lapas bukanlah konsep baru dalam penology (ilmu pengetahuan tentang pem’danaan). Buku-buku kriminologi sudah membahasnya terutama untuk pelaksanaannya di Amerika Serikat dan lnggris, dengan berbagai permasalahannya. Pembahasan tentang kerjasama dalam pemidanaan antara pemerintah/penegak hukum dengan swasta di lnggris dapat dibaca dalam bahan pustaka dengan tekanan pada kritik tehadap pelaksanaannya.

Pertama, adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak swasta (exploitation and mistreatment),

kedua tidak efektifnya pengawasan (oversight) pemerintah terhadap pihak swasta, dan

ketiga, kemungkinan terjadinya korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) antara pejabat pemerintah, petugas pengawasan, petugas Lapas dan pihak swasta.

Pada awal 1970-an politik kriminal untuk melakukan “swastanisasi” Lapas dilakukan di lnggris pada rumah-tahanan untuk “suspected illegal immigrants”tetapi kemudian juga dilanjutkan pada tempat tahanan untuk “remand prisoners” (tahanan pengadilan). Namun, sampai tahun 1987 masih ada perbedaan pendapat antara Pemerintah yang tidak menyetujui “privatizing the prisons or handing over the business of keeping prisoners safe to anyone other than government servants”dengan DPR lnggris (House of Commons) yang menyetujui “for private firms to be allowed to tender for the construction and management of custodial institutions” (Cavadino, 2003: 230). Tetapi kemudian dalam “the Criminal Justice Bill 1991”, pasal 84 memperluas kewenangan Pemerintah untuk melibatkan swasta dalam rumah tahanan (remand centers) dan lapas (prisons), yang menghasilkan lapas-lapas “DCMF” (designed constructed managed financed by the private sector). Model ini yang kemudian dipergunakan dalam mendirikan lapas-lapas baru dengan melakukan kerjasama melalui kontrak.

Menurut Cavadtno dalam kontrak-kontrak ini “the private contractors arrange finance to meet the ;me cost and only start to receive payments when the first places become availablg Thereafter,the Prison Servicenya pays a set fee for each available place over a-25 – year period “( Cavadino & Dignan,2003: 232).
Di Indonesia, Kemungkinan partisipasi publik dalam bidang pemasyarakatan narapidana sebagai suatu kebutuhan resmi pemerintah dapat di lihat dalam kebijakan Menteri Hukum dan Ham Andi Mattalatta dalam Peraturan No. M.HH- OT,02.02 tahun 2009, tentang cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan dengan lampiran sepanjang 183 halaman, yang terbagi atas 10 Bab.dalam Bab IX tentang menajemen kemitraan di lihat sebagai sarana. Menunjang perubahan yang di tuju dalam peraturan tersebut. Di katakan : Silain membantu dari aspek pembiayaan, kemitraan juga menunjang perumusan strategi yang lebih efektif ” (per,men.02.02/2009:174). Meskipun kebijakan sudah berumur 10 tahun, namun, partisipasi publik seperti yang di gambarkan di atas di Inggris, dengan kerjasama melalui kontrak, belum terlihat di.lakukan di Indonesia (observasi tahun 2019).

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *