Skip to toolbar

Diskusi Publik Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Jokowidodo

IMG_20190312_144747

Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Jokowidodo.
Lepas empat tahun berjalan, proyek Infrastuktur belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi., Terutama sektor industri manufaktur. Pembiayaan proyek infrastukrur juga memebebani BUMN karya yang total utangnya melijet menjadi RP805 trilun per september 2018sementara pada saat yang sama tak sedikit proyek yang minim perencanaan matang.

vocnewsindonesia.com,Jakarta-Barisan Pemeriksaan Kondisi Proyek (BPKP).gelar Diskusi Publik bertema “Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan.Bertempat di kedai djikini Menteng Jakarta pusat. Selasa -12 Marat 2019.
Hadir sebagai narasumber Faisal Basri Ekonom,Rusmin Effendy Ketua Presidium BPKP, moderator

Festival pembangunan infrastuktur yang di canangkan pemerintah Presiden Joko Widodo disambut positif banyak pihak. Harus diakui Indonesia tertlnggal dalam ketersediaan lnfrastruktur dengan negara lain. dan hal ini pulalah yang membuat ekonomi negeri inl sulit tumbuh signifikan.

Ada 245 proyek strategis nasional. mulai dari jalan tol, bandar udara. pelabuhan, bendungan. hingga proyek pembangkit Iistrik 35.000 megawatt. TotaI dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung. mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumIah tersebut. Rp525 triliun diambil dari APBN.

Namun. setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signitikan. hanya seputaran 5%. lndustri‘ manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20.25% pada Kuartal Il-2016 menjadi 19.93% pada Kuartal-III 2017.

Sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tak diminati angkutan barang karena tarif kemahalan. Sejumlah bendungan ternyata tak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.


‘Banyak target Pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang Pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk Iogistik justru tarifnya memberatkan angkutanya truk,” papar Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy.

Skema pembiayaan proyek infrastruktur yang Lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Total utang BUMN karya melejit dari Rp5251riliun pada 2015 menjadi Rp805 triIiun per September 2018.

Selain itu. tak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek. temtama efeknya terhadap biaya logistik, karena sebagian besar proyek yang dikerjaka justru tak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tapi orang. Proyek infrastruktur ‘juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan. dan sosial.

Untuk itu BPKP meminta pemerintah meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak Langsung terhadapd sektor industri’ manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke Infrastruktur utilitas seperti pembangkit Listrik dan ladang gas bumi.

Pemerintah dan pelaksana proyek harus benar-benar menyiapkan kajian awal secara lengkap, termasuk soal skema pembiayaan. Proyek Strategis Nasional bernilai ekonomi

Sebaiknya dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau murni swasta, sehingga tak membebani APBN dan keuangan BUMN.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak proyek mendapatkan gantirug! Atas tanah mereka sebelum pengerjaaan proyek dimulai. Selain itu. Pemerintah harus secara seksama mempertimbangkan dampak proyek terhadap kehidupan ekonoml dan sosial masyarakat di sekitar Lokasi proyek. sehingga proyek tak malah menjauhkan masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah. dari mata pencaharian dan lingkungan sosial mereka.

Jadi masalahnya itu banyak. lni tidak seindah seperti yang dipamerkan pemerintah. Kami hanya meminta pemerintah jujur dengan apa saja yang sudah dilakukan.

Jangan seperti mercusuar, memancarkan keindahan lampu di luar. Tapi sebenarnya di dalamnya itu gelap. Masih banyak rakyat kita yang lapar, tidak bisa mengakses bahan pangan. Mengapa bukan itu dulu yang dituntaskan. Rakyat tidak butuh tol, tidak butuh bandara baru, tidak butuh LRT, MRT. Rakyat butuh makan,’ tegas Rusmin.

Tentang Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek BPKP Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) adalah gerakan masyarakat yang dinisiasi profesional.
akademisi, aktivis, buruh, dan mahasiswa untuk mengawasi perencanaan serta pelaksanaan proyek dan program pembangunan pemerintah.
BPKP peduli dan fokus kepada inventarisasi dampak proyek dan program pembangunan terhadap kehidupan sosia! budaya dan ekonomi, masyarakat,serta kelestarian ekologi.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *