Skip to toolbar

Aliansi Nasional Raformisi KUHP “Masa Sidang V DPR: Jangan Buru‘buru Sahkan RKUHP

IMG_20190505_142449

Aliansi Nasional Raformisi KUHP “Masa Sidang V DPR: Jangan Buru‘buru Sahkan RKUHP

3 Tuntutan untuk Prose: Pembahasan RKUHP

vocnewsindonesia.com, Jakarta – Minggu, Mei 2019 Aliansi Nasional Reformasi mengelar Diskusi Publik bertempat di Bakoel kopi Cikini Jakarta pusat Minggu, Mei 2019
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut agar pemerlntah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan secara sepihak RKUHP pada masa sidang V 2018/2019 yang rencananya mulai berlangsung 8 Mei 2019.

Hal ini disebabkan RKUHP masih banyak memiliki permasalahan yang belum terselesaikan. Seperti diketahui, pada 3 Desember 2018 Ialu Menteri Hukum dan HAM menyatakan menunda pembahasan RKUHP bersama dengan DPR hingga selesainya pemilu 2019.

Sepanjang penundaan pembahasan di DPR, pemerintah terus menyatakan mereka melakukan pembahasan secara intensif untuk menyelesaikan RKUHP. Pada 15 Desember 2018 lalu, <strong>Prof. Muladi yang merupakan bagian dari Tim Pemerintah dalam pembahasan RKUHP melalui tulisannya di Harian Kompas berjudul “Menyongsong 101 tahun KUHP Kolonial” menyatakan pembahasan RKUHP telah selesai 95%.

Pasca pemilu, pada 29 April 2019 lalu, Anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR teIah menyelesaikan 99% pembahasan RKUHP dan siap untuk segera disahkan.

Berbagai klaim tersebut tidak sejalan dengan apa yang Aliansi Nasionat Reformasi KUHP kawal selama ini.

Rapat terbuka RKUHP terakhir yang dilakukan Pemerintah dan DPR adalah Rapat Timus 30 Mei 2018. Dalam rapat tersebut, pemerintah mempresentasikan pending issue dalam RKUHP yang hanya menjadi 9 poin, padahal permasalahan RKUHP jauh melebihi jumlah itu.

Sebelumnya, berdasarkan draft terakhir yang dihasilkan Pemerintah dan DPR (28 Mei 2018), RKUHP masih menyisakan banyak masalah yang membutuhkan pembahasan mendalam dari berbagai pihak, termasuk perwakilan kementerian terkait, Iembaga negara Iain, dan seluruh institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sampai dengan draft sidang terbuka versi 28 Mei 2018, dan draft internal pemerintah terakhir yang bisa didapat yaitu 91uli 2018, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat sedikitnya ada 18 masalah yang belum terselesaikan dalam RKUHP, terdiri dari:
1. Masalah pola penghitungan pidana yang di-claim Tim Pemerintah melalui metode tertentu namun tidak pernah dijelaskan secara detail oleh Pemerintah;

2. Masalah pengaturan hukum yang hidup di masyarakat yang akan memberikan ketidakpastian hukum;

3.Masalah pidana mati yang seharusnya dihapuskan.

4. Masalah minimnya alternatif pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang ketat, sehingga tidak akan mengatasi overcrowding Lapas dan Rutan.

5 Masalah pengaturan tindak pidana korporasi yang masih tumpang tindih antarpasal da|am RKUHP
6. Masalah pengaturan “makar” yang masih tidak merujuk pada makna asli“serangan‘.

7.Masalah kriminalisasi promosi alat kontrasepsi yang bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HlV/AIDS.

8. Masalah kriminalisasi semua bentuk persembuhan di luar perkawinan yang justru akan melanggengkan perkawinan anak.

9. Masalah kriminalisasi aborsi beturn disesuaikan dengan pengecualian dalam UU Kesehatan;

NXHHHL §OR . (3-) LRlMWALNSHLE & Aluansi Nasuonal |C)“ REFORM um um Reformat! KUHP

10 Masatah knmmahsasn tindak pidana contempt of court yang memuat rumusan karat berpotensl mengekang kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers; 11. Masalah pengaturan tindak pidana penghmaan yang masih memuat pudana penjara sebagai hukuman; 12. Masaiah wacana kriminalisasl hubungan sesama jenis yang akan menimbulkan stigma terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda; 13. Masalah pengaturan tindak pidana perkosaan yang iustru mengalami kemunduran rumusan; 14. Masalah hadirnya kembali pasal~pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis, seperti pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, pasal penghinaan badan umum, dll; 15. Masalah rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama, yang justru tidak menjamin kepentingan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya; 16. Masalah tindak pidana korupsi yang akan melahirkan duplikasi rumusan; 17. Masalah tindak pidana narkotika yang seharusnya tidak diatur dalam RKUHP, karena merupakan masa|ah kesehatan masyarakat bukan pidana;

18. Masalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang masih diatur tidak sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia secara internasional.

Jika memang Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RKUHP dan siap untuk disahkan, maka seharusnya ke-17 permasalahan ini tidak Iagi termuat dalam RKUHP.

Hal Iain yang menjadi permasalahan adalah perkembangan perubahan RKUHP dihasilkan dari rapat Enternal pemerintah yang tidak dapat dikawal masyarakat. Dari awal tahun 2018 hingga 9 Juli 2018,

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat terdapat 9 rapat internal pemerintah yang sifatnya tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik, yaitu:

Rapat internal pemerintah 26 Marel 2018 Rapat internal pemerintah 9 April 2018 Rapat internal pemerintah 16 Mei 2018 Rapat internal pemerintah 28 Mei 2018 Rapat internal pemerintah 5 Juni 2018 Rapat internal pemerintah 25 Juni 2018 Rapat internal pemerintah 26 Juni 2018 Rapat internal pemerintah 28 Juni 2018 Rapat internal pemerintah 9 Juli 2018

PWNP‘PPPP’?‘

Selama masa penundaan, sekalipun pemerintah menyatakan terus membahas RKUHP, tidak ada satu pun perkembangan draft yang diberikan kepada masyarakat. Padahal, beberapa perubahan kmsial sebelumnya berasal dari rapat internal pemerintah.

Publik juga tidak pernah mengetahui siapa saja pihak yang disertakan dalam rapat tersebut, apakah lembaga negara terkait juga dilibatkan. Lantas Pemerintah dan DPR secara tiba-tiba mengklaim RKUHP telah selesai 99% dan siap disahkan. Prose: ini jelas menunjukkan kctidakterbukaan, baik dari Pemerintah maupun DPR. Pmses pembahasan RUU yang tidak akuntabel bertentangan dengan prlnslp dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang wajib bersifat transparan dan terbuka.

8 Mei 2019 mendatang merupakan hari pertama masa sidang V 2018/2019, dipastikan pula Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan RKUHP pasca pemilu. ataupun melakukan
pengesahan sepihak, untuk menyabut mesa sidang DPR tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut:

CRIMINALJUSTICE Aliansi Nasional [CIR REFORM tunanrmom Roformad KUHP

1. Pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP karena RKUHP masih mem’hkl banvak permasalahan;

Pemerintah dan DPR pada masa sidang V harus membuka semua perkembanea” pembahasan RKUHP yang telah dilakukan, tidak hanya terkait dengan pending issue yang diwmtas”.
‘3″ Tim Pemenntah, untuk menjamin akuntabilitas pembentukan UU;
Selama masa sidang V, setiap pembahasan RKUHP baik di Pemerintah ataupun gabungan Pemerintah dan DPR harus dilaksanakan secara terbuka untuk publik karena RKUHP mengatur secara luas aspek hidup masyarakat yang berkaitan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *