Skip to toolbar

DiDuga Melakukan Pemalsuan Data Tanah, Pemilik Lahan Di Laporkan Ke Polda Metro

IMG-20190603-WA0070

Benang merah kejadian yang menjadi Sengketa Tanah Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 760 / Pasar Minggu dan Surat Hak Milik (SHM) 3778, 3777, 3776. atas nama almarhum Siti Mariam yang dirubah menjadi SHGB No 1361 / Pasar Minggu. Kecurigaan ini menimbulkan pertanyaan dari laporan yang bernama Tan Sing Liek dengan bukti yang dilihat dari Buku SHM dan HGB yang telah dirubah No 760 / Pasar Minggu menjadi No 1361 / Pasar Minggu.

Selanjutnya laporan tersebut di tunjukan ke Pihak berwajib untuk ditindak lanjuti perkara tindak pidana tentang data Surat Kuasa dari Siti Maryam ke Sri Yuliarti yang di palsukan dalam transaksi jual ke Lim Sugianto dengan KTP palsu.

Berdasarkan laporan Tan Sing liek, bahwa SHGB No 1361 / Pasar Minggu adalah pecahan dari SGHB No 760 / Pasar Minggu yang di rubah. Dan hal tersebut telah dilaporkan oleh Tan Sing Liek ke Polda Metro Jaya, namun hingga kini kasus tersebut sudah berlarut larut sejak tanggal 11 Juli 2014 hingga sekarang 2019.

Pengukuran Batas Ukur dilakukan pada Tahun 2013 menjadi 5 Sertifikat dan ditunjukan pada Sri Yulianti atas nama Siti Maryam, sedangkan Siti Maryam sudah meninggal dunia tahun 2005.

Dari kronologi yang diketahui bahwa Siti Maryam menjual 2 Ruko seharga Rp 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Lim Sugianto, dan diterima oleh Cholid (suami Siti Maryam) tanpa sepengetahuan Tan Sing Liek yang merupakan jatah dan haknya, Hasil kerjasama dan sertifikat yang sudah diatas nama Lim Sugianto, kemudian dalam status quo dan dalam proses sidik di Polda Metro Jaya. Lim Sugianto telah merenovasi dua Ruko tersebut dan di kontrakkan Dua Ruko kepadaToko Buku selama 6 tahun x Rp 350,000,000 per tahun.

vocnewsindonesia.com Jakarta Senin 3/6 bertempat di pasar Minggu Fahrul kuasa hukum dari Tan Sing Liek menemui media guna menceritakan kronologis kejadian Sengketa Tanah Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 760 / Pasar Minggu dan Surat Hak Milik (SHM) 3778, 3777, Yaitu perjanjian di notaris pada tanggal 13 Januari 2010.Menurut Fahrul “Abdul Kholik berkeinginan membuat ruko atas lahan waris milik Abdul Kholik, tanah tersebut adalah sertifikat Hak Guna Bangunan no 760/pasar Minggu atas nama Siti Mariam, dan Siti Mariam adalah istri dari Abdul Kholik.

Dalam perjanjian tersebut akan di bangun 5 unit Ruko di atas tanah waris Milik Abdul Kholik tersebut,dan sebagai imbalannya Tan Sing liek mendapatkan 2 1/2 unit Ruko yang telah di bangun dengan surat sertifikat atas Ruko tersebut.

Dalam perjanjian kewajiban Abdul Kholik adalah antar lain memecahkan sertifikat no 760/ pasar Minggu, menjadi beberapa bagian sesuai dengan bidang bangunan Ruko yang berdiri di atasnya .

Perjanjian kerjasama tersebut Tan Sing liek akan membangun ruko yang dengan perjanjian pembangunan ruko tersebut akan rampung setahun kemudian,tetapi Setelah setahun ternyata ruko tersebut tidak bisa rampung sesuai dengan perjanjian.
Alasannya adalah IMB tidak bisa terbit maka Pembangunan tersebut terbengkalai.

Yang mengherankan sertifikat hak guna bangunan nomor 760/pasar Minggu atas nama Siti Maryam dan Siti Maryam ini adalah istri dari Abdul Kholik singkat cerita ternyata bangunan itu kemudian setelah dipecah oleh Abdul Khalid ya atas nama Siti Maryam, Ternyata Siti Mariam telah meninggal tahun 2005 bisa mengajukan permohonan pemecahan hak pada tahun 2011.

Seharusnya sebagaimana proses yang lazim adalah Siti Mariam telah meninggal seharusnya di balik nama atas nama ahli waris yaitu saudara holid dan anak-anaknya ini adalah untuk menghindari pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan apabila di balik nama atas nama ahli waris dulu ketika akan dijual kepada pihak lain berarti akan ada dua kali pajak secara finansial.

Kemudian kami mendapat sebagian dari info itu sebelum ruko itu jadi karena kita meminta untuk dibuatkan mb-nya ternyata sudah dijual belikan lagi kepada pihak lain.

pihak-pihak lain di sini yaitu notaris BPN dan BPN Jakarta Selatan hingga saat ini belum menetapkan siapa tersangka nya padahal sudah 4 tahun di laporkan ke Kapolda,Propam Mabes Polri dan ke Kapolri sendiri. tapi hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.

kami akan terus berkirim surat dan menanyakan terus pada pihak Kapolda dan Kapolri bahkan kita Mohon pada bapak Presiden Joko Widodo yang telah terpilih kembali ini lebih menekankan perbaikan di bidang hukum.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *