Skip to toolbar

Batal Kerja Sama Pemilik Lahan Di Laporkan Ke Polda Metro Jaya

IMG-20190606-WA0020

Ingkar Janji dan Pemalsuan, Abdul Cholid di Laporkan Ke Polda Metro Jaya.

Vocnewsindonesia.com, Jakarta – kerjasama yang seharusnya bisa saling menguntungkan akhirnya berujung kegagalan. Akibat kegagalan kerjasama tersebut, salah satu pihak akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya.

Perjanjian kerjasama antara Abdul Cholid pemilik lahan dan Tan Sing Liek seorang pengusaha pengembang, diawali dengan kesepakatan antara keduanya pada 13 Januari 2010.

Bentuk kesepakatannya adalah Tan Sing Liek selaku pihak pengembang dan Abdul Cholid selaku pemilik lahan HGB nomor 760 atas nama Siti Maryam istri Abdul Cholid yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa kewajiban Tan Sing Liek adalah membangun 5 unit ruko di atas tanah tersebut dan sebagai imbalannya akan mendapatkan dua setengah unit ruko yang telah dibangun berikut dengan surat sertifikat atas ruko dimaksud.

Kewajiban daripada Abdul Cholid adalah memecah sertifikat HGB nomor 760. Saat ini sertifikat HGB NO. 760 atas nama Siti Maryam telah dipecah menjadi lima, masing-masing HGB. 1361, 1362, 1363, 3778,3777 juga atas nama Siti Maryam. Ada yang janggal atas terbitnya sertifikat pemecahan ini.

Fahrul,SH selaku Kuasa hukum Tan Sing Liek mengatakan kepada media “Saya merasa heran atas pemecahan sertifikat hak guna bangunan nomor 760 Atas nama Siti Maryam yang dirubah menjadi 5 (lima) sertifkat yang juga atas nama Siti Maryam. Karena seperti diketahui, bahwa Siti Maryam telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2005. Dan Sertifikat pemecahan terjadi pada 20 Desember 2013.
Harusnya sertifikat dialihkan kepada ahli warisnya, ujar Fahrul.

Yang lebih anehnya lagi, dalam surat pengukuran nomor 00117 atas Sertifikat HGB no. 1365 luas 397 M2 yang terbit pada 20 Desember 2013, penunjukan dan penempatan batas ditunjukan oleh Sri Yuliarti yang diberikuasa atas permintaan Siti Maryam.

Ini sesuatu yang aneh, bagaimana bisa orang yang sudah mati pada tahun 2005 memberikan kuasa pada tahun 2013. Ini tentu ada yang dipalsukan tegas Fahrul.

Semua ini terungkap berkat adanya perjanjian antara Abdul Cholid dengan pihak Lim Sugianto yang juga berprofesi sebagai pengembang. Sementara perjanjian antara Tan Sing Liek diabaikan oleh Abdul Cholid.

Pihak kuasa hukum Tan Sing Liek yang merasa kliennya telah dirugikan akhirnya kami melaporkan permasalahan ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/3475/IX/PMJ/Ditreskrimum tanggal 26 September 2014. Dengan dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, diduga pasal 266 KUHP, dengan terlapor Abdul Chalid.

Sementara itu berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke 7 dengan nomor B/1753/IV/2016/ Reskrimum tanggal 6 April 2016 telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Tan Sing Liek, Junaedi Hidayat Mansyur, Kusuma Amri, notaris Heru Warsito, notaris Udin Narsudin, Rizal Rasyudin dari BPN Jaksel, R. Bambang Muhammad Barkah, Margaretha Nirahua, Lim Sugianto, Sri Yuliarti dan Abdul Chalid.

Sejak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan dari tahun 2014 hingga 2019, tidak ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Selaku kuasa hukum kami merasa heran, mengapa begitu sulit pihak kepolisian mengungkap siapa dalang atas terbitnya Sertifikat ilegal tersebut.

Padahal kami sudah menyurat ke pihak Mabes Polri dan Juga Bidang Propam agar mengawal kasus yang kami laporkan. Rencananya kami juga akan minta pihak ombudsman dan pihak KPK turun tangan. Kami minta kasus ini agar di supervisi oleh pihak Mabes Polri atau KPK. Dikarenakan kami tidak yakin dengan penanganan pihak polda yang sudah berlarut hingga 5 (lima) tahun tanpa ada seorangpun yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Kami menduga ada orang kuat bermain dibelakang layar atas kasus yang kami laporkan ini. Pungkas Fahrul.

Sementara itu, Abdul Chalid saat di konfirmasi media ini di kediamannya (3/6) menceritakan permasalahan mengapa ia membuat perjanjian dengan Lim Sugianto. Menurutnya, pihak Tan Sing Liek tidak bisa menyelesaikan perjanjian, yakni membangun dalam waktu satu tahun satu bulan sesuai dengan kesepakatan. Meski demikian Abdul Chalid tidak membantah adanya pemecahan sertifikat HGB no. 760 atas nama Siti Maryam istrinya (almarhum) sebanyak lima sertifikat HGB yang juga atas nama Siti Maryam.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *