Skip to toolbar

Suara Komponen Bangsa Ajak Semua Pihak Bersama- sama Membongkar Kejahatan Kemanusiaan yang Terjadi Pada 21-22 Mei 2019

IMG-20190611-WA0079

vocnewsindonesia.com, Jakarta Bertempat di Apollo cafe hotel Ibis Cikini Jakarta, Suara Kompenen Bangsa menggelar acara jumpa pers yang bertemakan ” Kematian Dalam proses Berdemokrasi.Selasa 11/6.
Demokrasi adalah jalan yg telah kita pilih sebagai sebuah negara dalam mengisi ruang publik dan jalan pemilu sebagai sebuah transisi menuju suksesi dalam melahirkan kepemimpinan nasional maupun daerah_.

Pemilu memang telah berlalu, namun meninggalkan segala tanya dan kejanggalan yang memprihatinkan.
Manipulasi, kecurangan, penghilangan dan pemindahan hak suara terjadi dimana – mana.
segala kecurangan tersebut mengamputasi kedaulatan yg sudah diberikan oleh warga negara.

Dalam pemilu 2019 ini pula bukan hanya biaya yg tinggi, dan eksperimen yg luar biasa juga menyebabkan banyaknya anggota KPPS yang meninggal hingga mencapai 700 an orang, juga ribuan yg harus dirawat di RS.

Ketika komponen bangsa menanyakan hal ini melalui demontrasi sebagai ujut penyampaian pendapat dimuka umum yang dijamin UUD dan UU, malah telah didorong terjadinya kejahatan kemanusiaan. atas meninggalnya anak anak yg terbunuh pasca aksi itu dimana aparat terlihat brutal memasuki perkampungan warga.

Dan saat adanya kematian dalam proses Demokrasi tersebut negara malah terlihat absen tak empati sekalipun terhadap korban dan keluarganya.

Kita tak boleh tinggal diam, kita harus menguak tabir Demokrasi (pemilu brutal) ini. Karena sebagai bangsa merdeka dan telah pernah memerdekakan dirinya, kita harus terus mengawal kemerdekaan warga negara.

Siapa mempermainkan siapa saat ini !!??

Suara Konsumen;

1.Mengingatkan kepada semua anak bangsa bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang memburuk, perkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta utamakan kepentingan Nasional (National Interest).

2. Mengingatkan kepada dunia internasional agar jangan intervensi secara ekonomi sehingga mempengaruhi urusan perpolitikan dan perundangan dalam negeri Indonesia.

3. Dalam menuntaskan perkara kemanusiaan (pelanggaran hak Azasi manusia) dalam pemilu 2019 kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama- sama membongkar kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta. bukan hanya biaya yg tinggi, dan eksperimen yg luar biasa juga menyebabkan banyaknya anggota KPPS yang meninggal hingga mencapai 700 an orang, juga ribuan yg harus dirawat di RS .

Dan adanya korban dibawah umur pada kejadian tragedy kemanusiaan 21-22, Karena kematian anak bangsa yang ditembak peluru tajam adalah kejahatan besar. Tidak hadirnya “NEGARA” dalam tragedi kemanusian 21-22 Mei 2019 di Bawaslu RI dan sekitarnya termasuk di Pontianak, Negara dalam hal ini Presiden telah mengabaikan Konstitusi UUD 1945 terkait hak asasi manusia. Selain itu dalam UU No. 5 tahun 1998 juga menolak keras tindakan penganiayaan kemanusiaan.

4. Narasi “makar” telah menjadi alat pembenar Pemerintah dalam tindakan yang mengakibatkan korban jiwa, kekerasan dan merendahkan martabat hak asasi manusia.

Bukankah dalam UUD 1945 Pasal 28 G (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selain itu dalam pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks ini telah diabaikan aparat keamanan negara melalui tindakan represif POLRI yang tidak dibenarkan apapun alasannya. Secara substantif menunjukan TRIBRATA telah dikhianati dan hilanglah makna perjuangan pemisahan TNI-POLRI karena pendekatan represif sebagai perangkat keamanan sipil digunakan.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sistem politik Indonesia, sistem pemilu 2019, berjalan tidak efektif dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya harus dievaluasi secara mendasar.

5. Kondisi Ekonomi Indonesia memburuk saat ini. Sebab faktanya
Neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 36 triliun. Angka ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. Merosotnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor membuat defisit neraca perdagangan kembali di atas US$ 2 miliar dalam lima bulan terakhir. Data ekspor Indonesia anjlok 13,1 persen.

Disaat yang sama Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB mengalami tren penurunan.
Faktanya porsi manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kian menipis. Indonesia pernah disebut sebagai negara industri karena porsi manufaktur dalam PDB mencapai 30 persen. Namun, angka kontribusinya saat ini terus terkikis menjadi tak lebih dari 20 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan porsi industri manufaktur sebesar 19,66 persen terhadap PDB. Industri manufaktur hanya tumbuh 4,33 persen atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 5,17 persen. Pemerintah tidak berhasil melakukan reindustrialisasi, tapi yang terjadi adalah deindustrialisasi prematur.

Porsi industri terhadap PDB terus turun dalam lima tahun terakhir. BPS mencatat pada 2014 kontribusinya sebesar 21,08 persen, 2015 sebesar 20,99 persen, 2016 sebesar 20,51 persen, 2017 sebesar 20,16 persen, dan 2018 sebesar 19,66 persen.

Data diatas menunjukan adanya proses deindustrialisasi dini yang dialami Indonesia terjadi lebih cepat dari negara Asia Tenggara (ASEAN) lain. Dalam soal Ekonomi kita tetpuruk diantara negara ASEAN yang sekelas.

Indonesia juga gagal dalam menegakan kedaulatan ekonomi diantara perang dagang Amerika dan China, kita kalah jauh dengan Vietnam. Angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan cenderung merosot, pengangguran yang tak tertangani dengan baik, adalah juga fakta yang menunjukan memburuknya ekonomi Indonesia saat ini, termasuk terus bertambahnya utang luar negeri.

Mei 2019 Bank Indonesia (BI) telah merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I 2019. Dari data itu, tercatat pada kuartal I ULN Indonesia mencapai US$ 387,6 miliar atau setara dengan Rp 5.542,6 (kurs Rp 14.300). Angka ini tumbuh 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya.

Hal diatas menunjukan bahwa pemerintah saat ini sesungguhnya tidak kredibel dalam mengelola ekonomi negara. Jika terus berlanjut pemerintahan seperti saat ini dengan tata kelola ekonomi yang buruk, Indonesia akan mengalami situasi krisis ekonomi yang lebih buruk dari sebelumnya

Maka kami dari Suara Komponen Bangsa, Menuntut :

1. Menyerukan agar seluruh komponen anak bangsa bahu membahu menjaga persatuan Indonesia, dan tidak terjebak oleh politik kekuasaan.

2. Meminta pertanggung jawaban negara atas tragedi kemanusian dalam proses pemilu saat ini.

3. Jika negeri ini sudah tidak ada lagi keadilan, maka kami akan memaksa dunia Internasional melakukan pengadilan atas kejahatan kemanusiaan.

4. Kita harus benar benar menjaga kedaulatan rakyat atas negeri dgn menghormati hak pilih rakyat.

5. Menolak intervensi ekonomi asing yg membuat kedaulatan Indonesia menjadi lemah.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *