Skip to toolbar

BW Di Laporkan Dengan Tiga Pasal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan UU Advokat

IMG_20190613_162748

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat oleh Rekan Dr. Bambang Wijoyanto.SH.MH

vocnewsindonesia.com,Jakarta -Advokat Dr. Bambang Widjoyanto.SH.MH dilaporkan ke Peradi karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat karena *Sebagai Pejabat Menerima Gaji Rp.42.220.000.-Menjalankan Profesi Advokat sebagai Kuasa Hukum Prabowo Sandi dan Pelanggaran UU Advokat merendahkan derajat Pengadilan dengan menyebut MK seperti Rezim Korup.

Gugatan itu langsung diterima oleh pimpinan Peradi, Fauzi Hasibuan di Grand Soho Slipi Tower, Jakarta Barat.

Pengaduan dilakukan diPeradi Pimpinan Fauzi Hasibuan, Peradi Pimpinan Luhut MP, Peradi Pimpinan Juniver Girsang.
Pengaduan ke Peradi Pimpinan Juniver Girsang sudah dilakukan Rabu 13 Juni 2019.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) diadukan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pimpinan Fauzi Hasibuan di Grand Soho Slipi Tower, Jakarta Barat, Kamis (13/6/2019). BW dilaporkan dengan tiga pasal dugaan pelanggaran kode etik dan undang-undang advokat.

Pengadu atas nama Sandi Situngkir bersama sekelompok kuasa hukum dari Advokat Indonesia Maju menilai BW telah melanggar kode etik advokat karena menerima tawaran untuk menjadi ketua tim kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga di sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, BW masih menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta bentukan Gubernur Anies Baswedan.

BW digugat dengan tiga buah pasal yakni pasal 3 huruf 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi; seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama dia menduduki jabatan tersebut.

“Perbuatan teradu (BW) dapat diduga adalah pelanggaran kode etik advokat yang merendahkan derajat advokat Indonesia,” kata Sandi.

Kemudian BW digugat dengan menggunakan pasal 20 ayat 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advocat yang berbunyi; advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

Selain itu, BW juga dinilai sudah melecehkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum saat mengatakan MK adalah bagian dari rezim korup saat melakukan pendaftaran sengketa Pilpres ke MK pada 24 Mei 2019 lalu.

“Dia mempersepsikan MK itu sebagai lembaga peradilan sebagai atau sama seperti rezim korup, itu sangat merendahkan peradilan, artinya bahasa itu mengajak semua publik untuk mempersepsikan Mahkamah Konstitusi tidak dipercayai,” tambahnya.

Dalam hal ini, BW digugat dengan menggunakan pasal 6 undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Advokat Indonesia Maju juga akan mengadukan hal ini ke 3 Peradi, setelah dari Peradi Fauzi Hasibuan, mereka akan bergeser melaporkan hal yang sama ke Peradi Luhut Pangaribuan.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *