Skip to toolbar

Polemik Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Pulau CdanD

IMG_20190813_111244

Vocnewsindonesia.com
Jakarta – Polemik proyek reklamasi teluk Jakarta yang sempat heboh dan tarik menarik dalam pembahasan raperda di DPRD DKI, pada 2016 silam membuat publik Jakarta semakin bingung dengan sikap Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Presidium Rakyat Nusantara (PRN) menggelar aksi damai di halaman DPRD Jalan kebon sirih Jakarta mendesak agar DPRD menegur Gubernur Anies Baswedan Selasa 13/8/19

Pasalnya, pada tanggal 7 Juni 2018 Anies Baswedan pernah menyegel pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta karena dinilai melanggar perda No. 1 tahun 2014, perda No. 7 tahun 2010 dan pergub No. 128 tahun 2012.

Menuntut Anies, bangunan pulau D tersebut tidak mengantongi IMB sebab 1MB baru bisa (diterbitkan jika sudah ada perda zonasi.

Namun setahun berselang, Anies menunjukan sikap inkonsisten dengan menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di pulau D hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 206 Tahun 2016.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dan’ 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Langkah Anies ini tentu saja menuai protes. Pasalnya Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda unmk mengaturnya.

Bersamaan dengan penerbitan IMB, dua raperda’yang diusulkan oleh Gubernur sebelumnya, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sempat menjadi tarik menarik di DPRD dicabut oleh Anies. Padahal Dalam raperda tersebut terdapat Ayat 10 Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan dalam rangka:

a. revitalisasi kawasan Utara Jakana; dan

b. revitalisasi daratan Jakarta secara keseluruhan.

Ayat 11 Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

Dua draft raperda tersebut mengatur kontribusi tambahan kewajiban pengembang berupa kompensasi 15% untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kini hilang dari pembahasan DPRD karena telah ditarik oleh Anies dari DPRD tertanggal 22 November 2017.

Inkonsistensi Sikap Anies Terkait IMB Pulau Reklamasi

Setelah penerbitan IMB menuai polemik, Gubemur Anies kembali menjilat ludah sendiri. Sebab sebelumnya dia menuturkan penerbitan IMB berdasarkan Pergub 206 tahun 2016,lalu pada tanggal 23 Juni 2019 di hotel Grand Sahid Anies menyebut lahan hasil reklamasi bukan pulau melainkan daratan Jakarta. Menurut Anies, lahan Reklamasi tersebut satu kesatuan wilayah pulau Jawa sehingga tidak bisa disebut pulau.

Pada November 2018 lalu, Anies mengubah nama tiga pulau reklamasi yang telah jadi, yaitu Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. ‘ Ketiga nama diganti menjadi Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama. Sehingga menurut Anies, penataan lahan reklamasi tidak masuk raperda zonasi pulau. Penyataan Anies ini diperkuat Sekda DKI Jakarta Saefullah bahwa Reklamasi Masuk Kategori Lahan Daratan, Tak Butuh Perda.

Dari dua penyataan ini, kami menduga ada indikasi bahwa penerbitan 1MB pulau D bukan berdasarkan pergub 206 tahun 2016 melainkan berdasarkan perda No. 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) ‘Artinya, Jika merujuk perda No. 1 Tahun 2014 ini maka perda zonasi pulau tidak diperlukan lagi.

Dan rujukan perda ini berpotensi hilangnya kontribusi Tambahan berupa kompensasi 15% Padahal, berdasarkan Investigasi kami, pulau C dan D terpisah dari wilayah daratan Jakarta dan untuk mencapainya harus menyeberangi jembatan sepanjang kurang 500 meter. Fakta-fakta ini menunjukan
bahwa Gubenur Anies terindikasi memanipulasi regulasi dan kebijakan untuk menipu warga Jakarta yang mengakibatkan kerugian kompensasi l5%.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta ini kami mencoba merangkum sejumlah narasi penggirin gan opini dan kejanggalan prosedural dalam hal penerbitan IMB pulau reklamasi:

~ Penerbitan IMB berdasarkan pergub No. 206 tahun 2019 adalah tanpa dasar yang kuat karena draf raperda Zonasi pulau Reklamasi belum diusulkan untuk dibahas dan disahkan DPRD DKI.

~ Munculnya kompensasi 15% adalah berdasarkan tiga rumusan diantaranya rumus hitungan Tanah, rumus hitungan bangunan dan rumus hitungan tanaman sesuai yang diterangkan diatas. Artinya kompensasi 15% adalah kewajiban pengembang yang harus dimasukan dalam usulan draf raperda baru. Karena itu, Gubernur Anies wajib memasukan kopensasi 15% ini kedalam draf raperda usulan baru.

Dari 1500 bangunan pulau D, 932 diantaranya sudah mengantongi IMB.Artinya masih ada sekitar 568 IMB y ang akan diterbitkan lagi dikemudian hari.

Pembahan sebutan pulau reklamasi menjadi wilayah daratan Jakarta sangat tidak masuk akal sebab kawasan kawasan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan wilayah daratan Jakarta. Sebutan pulau reklamasi menjadi wilayah daratan Jakarta berpotensi tidak akan mengubah perda No. 1 tahun
2014 karena didalam perda tersebut telah mengatur Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang nanti didalamnya termasuk pulau-pulau reklamasi yang sekarang sedang dibangun.

Tuntutan

Kami mendesak Komisi A bidang agraria DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi untuk meminta penj elasan dan dasar aturan yang sah atas penerbitan 932 IMB pulau D karena masyarakat belum mendapatkan penjelasan detail. Bahkan DPRD belakangan Ini terkesan diam atas sikap Anies yang telah mengangkangi dewan terhormat karena menerbitkan IMB tanpa pembahasan di sidang dewan. Bahkan tidak ada usulan sama sekali raperda yang mengatur pulau-pulau reklamasi.

Karena belum ada perda untuk pulau-pulau reklamasi. Kami menilai Anies menerbitkan IMB merujuk para perda no. 1 tahun 2014 yang mengatur zonasi wilayah daratan Jakarta yang didalamnya belum mengatur soal pulau-pulau hasil reklamasi.

Hal ini terungkap setelah Anies mengeluarkan pernyataan bahwa Pulau reklamasi bukan pulau tetapi dataran Jakarta. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kontribusi tambahan pengembang 15% yang berpotensi hilang.

Hal ini’ tentu saja berakibat hilangnya potensi pemasukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI yang sangat merugikan masyarakat DKI bahkan berdampak buruk bagi kewibawaan negara.

Padahal tidak ada keberatan dari pihak Pengusaha / Developer yg menggarap Proyek Reklamasi untuk memenuhi Tuntutan
Pemprov DKI sesuai ketentuan kompensasi 15 % seperti contoh Proyek Rehabilitasi Jembatan Semanggi yang sukses atas hasil kontribusi / kompensasi wajib 15%.

PRESIDIUM RAKYAT NUSANTARA

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *