Skip to toolbar

Menginisiasi Gerakan Tolak Politisasi Kampus

IMG-20190826-WA0266

Menginisiasi Gerakan Tolak Politisasi Kampus

Vocnewsindonesia.com
Jakarta, Gugatan mahasiswa Universitas Indonesia terhadap pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) periode 2019-2024 telah memasuki babak baru seiring dengan dideklarasikannya Gerakan Tolak Politisasi Kampus (GTPK).

Gerakan ini berjalan beriringan dengan proses hukum yang masih dan akan terus berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). SK Menristekdikti No. 11566/M/KKP/2019 yang dipersoalkan dan melibatkan berbagai pihak, semakin menarik perhatian publik.

Tidak hanya Satria Adhitama, Raihan Hudiana, Bimo Maulidianto, dan Alfian Tegar Prakasa yang menginisasi gugatan ke PTUN. Terdapat pula, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang menginisasi permohonan judicial review UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang memohonkan agar hakim memperjelas klausul “mandiri” dalam UU tersebut, agar kampus dapat terbebas dari adanya politisasi.

Kedua proses hukum ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, baik sesama mahasiswa hingga kalangan dosen. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M. menjadi salah satu diantara beberapa dosen yang terlibat aktif mendorong dan mendukung gugatan yang dipahami sebagai satu isu bersama.

Ditemui dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Bikun Coffee pada Jumat (16/8), Raihan Hudiana, mahasiswa FH UI, selaku penggugat mengungkapkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam gugatan ini. Pertama, prosedur pengajuan dan pengesahan anggota MWA UI.

Penggugat menemukan bukti bahwa pihak yang mengajukan nama-nama tersebut adalah rektor. Padahal dalam dasar peraturan yang seharusnya berhak mengajukan ialah senat akademik. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan konflik kepentingan antara rektor dengan Menristekdikti.

Kedua, MWA unsur dosen yang diisi oleh dua pejabat negara yaitu Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Bappenas dan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bersama bahwa dosen juga merupakan ASN. Namun dalam kenyataannya, terdapat suatu konsekuensi logis apabila seorang ASN diangkat dan menjabat sebagai menteri, maka statusnya sebagai seorang ASN akan hilang.

Untuk itu, jelas bahwa dua nama dalam struktur MWA UI unsur dosen tidak patut dan tidak layak untuk berada dalam posisi ini. Ketiga, posisi Ketua MWA UI dijabat oleh Saleh Husin yang memiliki latar belakang anggota dan petinggi salah satu partai politik. Hingga proses hukum ini berjalan, belum ada kejelasan akan status pemberhentian dan/atau pengunduran dirinya dari partai politik tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Junaedi menyampaikan beberapa pandangan bahwa langkah hukum yang ditempuh merupakan suatu hal yang tepat. Baginya, sudah selayaknya mahasiswa mengambil sikap tegas terhadap potensi adanya intervensi politik di internal kampus. Dalam kasus MWA ini, mahasiswa tentunya dihadapkan pada posisi menerima kerugian potensial.

Selain itu, berbagai kecacatan prosedural yang jelas ada dalam proses pengangkatan ini menjadi satu hal yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hal ini mengingat bahwa permasalahan ini mengindikasikan tidak tercerminkannya asas umum pemerintahan yang baik.
Isu ini memang tidak dapat dipungkiri merupakan suatu isu politis.
Mengingat, adanya kepentingan-kepentingan yang ada di sekitar para pihak tergugat.

Namun di sisi lain, mahasiswa dan kampus sebagai suatu kesatuan lingkungan akademik tentunya harus bebas dari berbagai tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi.

Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) diharapkan mampu mengelola dan mengatur jalannya kehidupan kampus, tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *