Skip to toolbar

Apresiasi Penundaan Pengesahan RUU KUHP Dan Desak Peninjauan Ulang

IMG_20190923_200047

APRESIASI PENUNDAAN PENGESAHAN RUU KUHP DAN DESAK PENINJAUAN ULANG:

Presiden Jokowi Telah Meminta penundaan pengesahan RKUHP.

PULUHAN TOKOH MASYARAKAT TANDATANGANI PETISI PENEGAKAN HAK-HAK WARGA NEGARA

Vocnewsindonesia.com
Jakarta, 23 September 2019 Puluhan tokoh masyarakat membentuk Komite Penegakan Hak-hak Warga Negara sebagai respon terhadap rencana penyelenggaraan rapat paripurna untuk membahas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (24/9) besok.
DPR berencana mengadakan rapat paripurna untuk membahas pengesahan RKUHP.

RKUHP ini mendapat tentangan dari masyarakat karena banyaknya catatan buruk yang mencederai hak asasi manusia. Kami khawatir DPR akan berkeras mensahkan RKUHP ini.

Komite Penegakkan Hak-hak Warga Negara berinisiatif membuat petisi yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat. Petisi ini dimaksudkan untuk mendesak DPR menunda pengesahan RKUHP tersebut dan akan disampaikan sebelum rapat paripurna

Sehubungan dengan  penandatangan petisi tersebut, Komite Penegakkan Hak -hak warga Negara menggelar konferensi pers bertempat di Ruang Meeting Room 1, Darmawangsa Residence, Tower 2 JL Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selata, Senin, 23 September 2019.
Hadir sebagai pembicara;
Arifin Panigoro, Goenawan Mohamad, Sudhamek, Albert Hasibuan, Erry Rian Hardjapamekas, Harry Tjan Silalahi, Ismid Hadad.

Petisi ini digagas antara Iain oleh budayawan Goenawan Mohamad dan Atika Makarim, serta didukung oleh lebih dari 20 tokoh nasional di antaranya Franz Magnis Suseno, Nono Anwar Makarim, Butet Kartaredjasa, Omi Kamaria Nurcholis Madjid, Zumrotin, dan lain-Iain.

Para tokoh bangsa tersebut menilai baik Langkah Presiden Jokowi meminta penundaan pengesahan RKUHP dan Petisi ini dibuat untuk mendesak DPR menunda pengesahan RKUHP tersebut dan akan disampaikan sebelum rapat paripurna.

“RKUHP ini mendapat tentangan dari masyarakat karena banyaknya catatan buruk yang mencederai hak asasi manusia. Kami khawatir DPR akan berkeras mensahkan RKUHP ini,” Goenawan Mohamad mengatakan.

Selain dianggap memiliki banyak cacat, RKUHP juga dirasa belum disosialisasikan secara luas, sehingga apa dampak yang akan mempengaruhi kehidupan dianggap belum diketahui secara jelas oleh masyarakat. Karena itu, kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat melakukan peninjauan kembali terhadap isi dari pasaI-pasal RUU KUHP tersebut sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo yang mencerminkan sikap masyarakat.

Terdapat sedikitnya tiga poin utama yang dianggap sebagai meat RKUHP yang dapat memberikan dampak sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah pengadopsian ”living Iaw yang berpotensi memecah belah, intervensi undang-undang yang terlalu jauh masuk ke ranah privat masyarakat dan terdapatnya pasal mengenai penodaan agama yang berpotensi menjadi Pasal Karet yang dapat menjerat tanpa batasan yang jelas.

Selain mendesak DPR untuk menunda dan meninjau ulang RKUHP, para penandatangan petisi juga mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sebaal vans terns tertunda dalam jangka waktu yang sangat lama. Dari tahun ke tahun. data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan temadap perempuan. ‘Tahun lalu di 2018, ada 400.000 Jumlah kasus. Dan 71% kasus tersebut dllakukan di ranah personal seperti KDRT.

Perangkat hukum yang sekarang ada yang tidak ramah kepada korban, bahkan malah menambah trauma kepada korban kekerasan seksual. Publik masih ingat dengan kasus lbu Baiq Nuril yang malah dipidanakan. Karenanya, perlu ada penanganan khusus yang sudah dituangkan di dalam RUU Pencegahan Kekerasan Seksual. RUU tersebut harus segera dibahas dan disahkan.

PETISI PENEGAKKAN HAK-HAK WARGA NEGARA
Yang di bacakan :
Kami, yang bertandatangan di bawah ini, mengucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan untuk meminta parlemen menunda pengesahan RKUHP. Kami menganggap bahwa RKUHP itu banyak cacatnya, belum disosialisasikan, dan dampaknya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Karena itu, kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat melakukan peninjauan kembali terhadap isi dari pasal-pasal RKUHP tersebut sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo yang mencerminkan sikap masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan semangat pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, kami juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan secepatnya.
Jakarta, 23 September 2019

Atas nama Bangsa Indonesia*,

*1​ ​Goenawan Mohamad*
*2.​ ​Nono Makarim*
*3.​ ​Butet Kartaredjasa*
*4.​ ​Albert Hasibuan*
*5.​ ​Omi Kamaria Nurcholis Madjid*
*6.​ ​Heny Supolo*
*7.​ ​Mochtar Pabottinggi*
*8.​ ​Franz Magnis Suseno, SJ*
*9.​ ​Abdillah Toha*
*10.​ ​Zumrotin KS*
*11. Sudamek AWS*
*12. Teddy Rachmat*
*13. Erry Riana Hadjapamekas*
*14.​ ​Christine Hakim*
15.​ ​Mustofa Bisri
16.​ ​Quraish Shihab
17.​ ​Toety Herati
18.​ ​Sinta Nuriyah
19.​ ​Saparinah Sadli
20.​ ​Slamet Raharjo
21.​ ​Mahfud MD
22.​ ​Natalia Subagyo
23.​ ​Arifin Panigoro
24. Emil Salim
25. Harry Tjan Silalahi
26. Azyumardi Azra
27. Nyoman Nuarta
vocnews-MNR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *