Skip to toolbar

Tanah Untuk Rakyat , Utopia Reformasi Agraia

IMG-20191015-WA0195


‘Tanah Untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria’
Vocnewwindonesia.com
Jakarta, Pada 24 September 2019, secara tiba tiba DPR RI menghentak publik dengan nyaris disahkannya RUU pertahan yang merupakan inisiatif DPR sejak tahun 2005. Sedangkan RUU tersebut baru dibahas secara serius pada Agustus 2019 dan diklaim akan melengkapi UU Pokok Agraria 1960. Sejatinya, Indonesia membutuhkan UU Pertahanan yang memperkuat UU Pokok Agraria 1960, untuk menyelesaikan berbagai pennasalahan struktural agrarla yang banyak menghimpit kehldupan rakyat selama ini.

‘RUU ini sarat ketentuan yang menguntungkan bisnis diatas hak rakyat seperti pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat, kriminalisasi bagi rakyat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran, memfasilitasi akuisisi Iahan skala besar korporasi, masa berlaku hak guna usaha (HGU) mencapai 90 tahun, memberi imunitas bagi perusahaan yang pernah melanggar Retentuan HGU, mengizinkan kepemilikan asing atas rumah susun, hingga pendirian bank tanah yang akan menjadikan tanah sekedar komoditas pasar” Ujar Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS, pada diskusi pemapatan hasil riset #IDEASTaIk yang bertajuk ‘Tanah Untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria’, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).


Yusuf Wibisono memaparkan bahwa krisis agraria di Indonesia terlihat dari banyak dimensi seperti; ketimpangan struktur kepemilikan tanah yang sangat tajam, konflik agraria yang masif dan persisten, Iaju kerusakan ekologis yang semakin cepat dan luas, alih fungsi Iahan pertanian yang tidak terkendali, serta besamya kasus kemiskinan yang berasosiasi dengan ketiadaan Iahan produktif bagi masyarakat kelas bawah. Menurutnya, ke arah itu lah seharusnya UU pertahan menuju.

‘Politik agraria UU no. 5/1960 adalah populisme, dimana hak milik individu diakui namun harus memiliki fungsi sosial. Dengan prinsip ini, penggunaan hak atas tanah tidak dibenarkan semata mata untuk kepentingan pribadi, terlebih dengan merugikan masyarakat. Dengan setiap penggunaan tanah dibebani kepentingan umum maka politik agraria harus mengedepankan asas produktivitas tanah, kelestarian tanah. Dan kepemilikian tanah yang merata.’ Lanjut Yusuf Wibisono.

Amanat UU no. 5/1960 ialah setiap keluarga pemni memiliki tanah pertanian dengan luas minimum 2 hektar. Namun pada realisasi hingga kini, amanat tersebut gagal dilaksanakan. Tercatat pada 2018, dari 27,7 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP), 89.1 persen diantaranya hanya memiliki Iahan pertanian kurang dari 2 hektar. Disisi lain terdapat bukti yang semakin berlimpah bahwa, petani dengan skala kecil justru Iebih efisien dalam mengelola tanah, modal dan tenaga kerja dibandingkan petani dengan skala besar.

‘Dengan demikian keberhasilan pembangunan pedesaan bergantung pada partisipasi pemilik Iahan kecil dan keluarga miskin dalam produksi, yang hanya dapat difasilitasi oleh redistribusi Iahan pertanian” Kata Yusuf Wibisono.

Menurut Yusuf wibisono program land reform yang tepat sasaran memiliki dampak langsung yang signifikan pada penurunan kemiskinan. Petani miskin yang mendapat tanah pertanian serta didukung pembiayaan produksi yang memadai, akan dapat melepaskan dirinva secara permanen dari kemiskinan.

Disamping itu, hak atas tanah untuk tempat tinggal, adalah salah satu hak mendasar warga negara. Pada perubahan kedua UUD 1945, konstitusi menetapkan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasaI 288 ayat 1).

serta berhak hidup sejahtera Iahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1).

Namun hingga 2010, dari 61,2 juta rumah tangga, masih terdapat 17,5 persen rumah tangga yang luas lantai tempat tinggal per kapita nya kurang dari 8 meter persegi. Di saat yang sama, masih terdapat 6.8 persen rumah tangga yang luas Iantai tempat tinggalnya kurang dari 20 meter persegi. Rumah sempit keluarga miskin banyak ditemui di kawasan timur seperti daerah Papua, serta kawasan perkotaan besar yang padat, termasuk Jakarta.

Menurut Meli Triana Devi, Peneliti IDEAS, akar masalah utama sulitnva menurunkan kemiskinan di pedesaan khususnya, adalah distribusi tanah yang sangat terkonsentrasi di segilintir elit. Dengan sebagian besar masyarakat pedesaan masih menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian, penguasaan lahan menjadi krusial dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan.

Meli Triana juga menambahkan bahwa pada 2018, 58,7 persen RTUP hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Terdapat kecenderungan kuat antara petani gurem dengan terbatasnva lahan sawah. Daerah dengan konsentrasi petani gurem tinggi banyak ditemui di daerah sentra padi, terutama di Jawa, seperti Tasikmalaya, Bojonegoro, dan lndramayu.

Di akhir, Meli Triana memberikan pendapat bahwa seharusnya arah kebijakan utama adalah mempertahankan dan mengembangkan skala kecil di Jawa, yang harus difasilitasi dengan land reform. “Arah kebijakan ini tidak hanya akan menjamin ketahanan pangan nasional namun juga akan menurukan kemiskinan dan kesenjangan secara mengesankan” jelas Meli Triana.
Vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *