Ahli: Pemilihan MWA UI melanggar aturan dan tidak sesuai nilai UI

Ahli: Pemilihan MWA UI melanggar aturan dan tidak sesuai nilai UI

Vocnewsindonesia.com
Jakarta , Gugatan dengan Nomor Register Perkara 119/G/2019/PTUN.JKT antara Satria Adhitama Sukma, Raihan Hudiana, Alfian Tegar Prakasa, dan Bimo Maulidianto Putra Bono sebagai para pemohon melawan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai tergugat, Bambang PS Brojonegoro
sebagai tergugat II intervensi I, Erick Tohir, sebagai tergugat II intervensi II, dan Saleh Husin, S.E., M.SI. sebagai tergugat II intervensi III pada hari Kamis, 7 November 2019 memasuki babak akhir. Para pihak mendapatkan kesempatan terakhir untuk membuktikan semua dalilnya dengan menghadirkan baik alat bukti, saksi, maupun ahli.
Pada hari Kamis, 7 November 2019 adalah kesempatan terahir pembuktiannya. Para penggugat menghadirkan dua ahli, sedangkan tergugat maupun tergugat I intervensi I-III sudah menyatakan tidak akan menghadirkan ahli. Para penggugat menghadirkan ahli dalam rangka memberikan keterangan yang terang benderang mengenai kebenaran materil yang perlu untuk dibuktikan di muka persidangan, baik kepada majelis hakim, para tergugat, dan hadirin.
Ahli yang dihadirkan diantaranya adalah dosen fakultas hukum universitas padjajaran dan konsultan profesional. Dosen fakultas hukum universitas padjajaran menyatakan bahwa proses pemilihan anggota MWA UI UM kemarin menemukan beberapa masalah. Diantaranya terkait dengan siapa yang berhak untuk bersurat dengan menristek, apakah rektor atau senat akademik. Menurutnya, yang seharusnya bersurat adalah jelas merupakan senat akademik dan bukan rektor.
“Ketentuan dalam statuta saya rasa sudah jelas yah. Disebutkan dalam pasal 22 peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013 anggota mwa diangkat dan diberhentikan oleh menteri berdasarkan usulan senat akademik. Dipertegas juga dalam pasal 40 bahwa senat akademik memiliki tugas dan kewajiban (3) Memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan Masyarakat serta mengusulkan anggota MWA untuk ditetapkan oleh Menteri. Sehingga, salah kalau yang bersurat justru rektor dan bukan senat akademik,” tutur dosen.
Selain itu, konsultan profesional sebagai salah satu ahli juga mengatakan bahwa UI memiliki 9 nilai yang seharusnya dapat diterapkan dengan baik. Mengingat bahwa nilai tersebut yang mendorong adanya budaya organisasi termasuk dalam hal ini kaitannya dengan proses pemilihan mwa.
Oleh karena berdasarkan argumen diatas, para ahli semakin menegaskan bahwa proses pemilihan anggota mwa kemarin sangatlah tidak dapat dibenarkan. Sehingga upaya yang dilakukan para penggugat adalah benar. Terakhir, Raihan selaku ketua tim berharap agar permohonan para penggugat dapat dikabulkan, yaitu surat keputusan menristek atas pengangkatan empat orang yang dipermasalahkan dapat batal demi hukum.
vocnews-MNRN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*