Skip to toolbar

Komite Rakyat Bersatu Lawan Mafia Tanah, Rakyat Sumatra Utara Menagih Penyelesaian Konflik Agraria

IMG-20191118-WA0100

LAWAN MAFIA TANAH DI SUMATERA UTARA MENAGIH PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA YANG BERKEADILAN MAFIA TANAH MENGHALANGI KEBIJAKAN LANDREFORM PRESIDEN JOKOWI

Vocnewsindonesia.com

Konflik Agraria secara Nasional terus berkepanjangan, yang sudah berpuluh tahun serta tak kunjung usai. Konflik agraria terus terjadi secara massal dan meluas dan merupakan bagian dari warisan Rezim Orde Baru yang otoriter.-mileterstik dan Fasis yang berkuasa penuh selama 32 tahun dan kian hari w Konflik Agraria terus saja terjadi dan bertambah.

Rakyat terus saja tergusur atas tanahnya. Okupasi dan pembersihan sepihak yang dilakukan oleh sejumlah perkebunan dengan melibatkan aparat keamanan di berbagai daerah mensyaratkan bahwa konfllk agraria/pertanahan sepertinya tidak akan pernah menemukan jalan keluar dan solusi penyelesaian nya .
Di Sumatera Utara, Berdasarkan Tim B Plus Tahun 2002 ada sekitar hampir 850 konflik agraria, dan bertambah menjadi 2800 berdasarkan data yang dihimpun Polda Sumatera pada tahun 2012.

Hampir di setiap daerah terdapat konflik, yang terbanyak di daerah Deli Serdang, Langkat, Binjai, Serdang Berdagai, Simalumun dan Labuhan Batu, antara rakyat petani dengan masyarakat adat melawan Perkebunan Negara, Perkebunan Asing, Perkebunan Swasta, Pengusaha Real Estate, Preman dan Mafia Tanah. Begitu juga beberapa konfiik mafia yang harusnya sudah bisa diselesalkan dan tanah tersebut seharusnya bisa di-distribusikan kepada rakyat petani yang ber-Hak seperti PT. BRIDGESTONE seluas 273,91 Hektar di Kabupaten Serdang Bedagai dan PTPN 3 Kebun Marbau Selatan seluas -+72 Hektar di Kabupaten Labuhan Batu.

Peruahaan dan Perkebunan yang terdata oleh Komite Rakyat Bersatu (PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, PT. Agung Cemara Realty, PT.Leidong West, PT. Langkat Nusantara Kepong, Al-Wasliyah,dsbnya) dan hampir mayoritas perkebunan yang ada di Sumatera Utara adalah Perkebunan yang BermasaIah, baik bermasalah dengan rakyat, juga bermasalah dengan luas HGU yang dikuasai.

Namun hal ini terkesan dibiarkan oleh pemangku kebijakan. Seolah-olah ada Mafia yang berkepentingan di Instansi Pemerintah terkait dengan adanya pembiaran tersebut.

Konflik Agraria terus berkepanjangan dikarenakan tidak ada Political Wil yang baik dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena diduga kuat adanya kepentingan Mafia Tanah yang tidak ingin Konflik Agraria selesai.

Malah diduga kuat terlibat dalam praktek penguasaan & penjualan Tanah Negara, misalnva dengan melakukan penembokan seluas puluhan hingga ratusan hektar di atas tanah Eks HGU PTPN 2 seperti di Desa Selambo, Desa Helvetia, Desa Klambir 5 Kebun, Desa Marendal-l, Tunurono, dsbnya. Yang nantinya tanah tersebut diduga kuat akan dialihkan maupun dijual kepada pihak ka-3 (developer). Sehingga Program undreform distribusi tanah kepada rakyat-petani sulit merealisasi dikarenakan keterbatasan Mafia dalam penguasaan tanah negara.

Atas dasar itu, Komite Rakyat Bersatu yang terdiri dari berbagai organisasi dan berasal dari sejumlah Kelompok Tani berbagai daerah di Sumatera Utara. Kota Blnjai, Kabupaten Langkat, Kabupalen Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Labuhan Batu yang datang ke Jakarta mengatakan sikap sebagal berikut :

1. Selesaikan seluruh Konfllk Agaria di Sumatera Utara, antara Rakyat-Petani dan Masyarakat dengan Perkebunan Negara (PTPN 2, PTPN 3 Kebun Marbau Selatan, PTPN 4), Perkebunan/Perusahaan Swasta (PT. Leiden: West, PT. Agung Camera Realty), Perkebunan/perusahaan Asing (PT.Bridgestone), PB Al-Wasliyah, dllnya di Sumatura Utara.

2. Selesaikan Tanah Eks HGU PTPN ll Seluas 5373,06 Hektar secara kuseluruhan/tdk bertahap.

3.Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria yang mengikut sertakan organisasi tani,aktifis Agraria dan jurnalis secara Nasional dan Daerah Iangsung di bawah Presiden.

4. Lakukan sagera peninjauan lapangan ke seluruh konflik agraria di Sumateta Utara.

5.Tinjau segera area PTPN 3 Kebun Merbau Selatan yang juga mengelola tanah sekitar DAS (Daerah Air Sungai)

6. Tidak memperpanjang HGU PT.Bridgestone sebelum diselesaikan dan didistribusikan terlebih dahulu tanah seluas 273,91 kepada masyarakat yang; berhak di Kabupaten Serdang Bedagal.

7. Batalkan 227 Sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1999 yang berada di Desa Klambir 5 Kebun Kabupaten Deli Serdang.

8. Tinjau Ulang seluruh Hak Guna Usaha perkebunan yang bermasalah dengan Rakyat-Petani.

9. Distribusikan tanah eks HGU PTPN 2 Kepada Rakyat-Petani sesuai daftar Nominatif yang pernah diberikan sejumlah Kelompok Tani kepada Tim Inventarisasi (GUBSU & BPN) pada tahun 2017 yang lalu.

10. Sertifikasi segera tanah Eks HGU PTPN 2 yang sudah diduduki, diusahai dan dikuasai rakyat- petani yang berada di Desa Selambo, Desa Marendal 1, Desa Helvetia, Tunggurono, Dan Desa Sempali

11. Melalui Kementerian Agraria/BPN RI dan DPR RI agar meminta Presiden mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) Pendistribusian Tanah kepada Rakyat-Petani yang sudah menduduki, mengeIolah, menguasai dan mengusahai tanah berstatus HGU.

12. MelaIui Menteri Agraria dan DPR Rl untuk mendesak PTPN ll menghentikan Okupasi di berbagai daerah (Binjai,Langkat.Deli Serdang) sebeIum ada Keputusan Tim REKONSTRUKSI HGU PTPN II Seluas 1 56.600 Ha yang dibentuk oleh Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

13. Melalui Kementerian Agraria dan DPR RI agar mengawasi adanya Dugaan pengambil alihan dan penguasaan lahan Eks HGU/HGU PTPN II seluas 132 Hektar oleh Walikota untuk penggunaan Home Industri, 30 Ha oleh Kejaksaan Negeri Binjai untuk Diklat sa~lndonesia dan TNI ARHANUD seluas 30 Hektar.

14. Kepada DPR RI untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum (TNl/POLRI) agar bertindak netral dan tidak ikut campur dalam okupasi yang dilakukan oleh PTPN II maupun Perkebunan/Perusahaan lainnya.

15. Meminta DPR RI agar mengawasi adanya Dugaan kerugian setiap tahun oleh PTPN ll maupun Perkebunan/Perusahaan BUMN lainnya yang terus disubsidi setiap tahunnya.

16. Meminta DPR RI agar mengawasi pengalihan Iahan yang masih berstatus HGU oleh PTPN II Kepada PT.LNK (Langkat Nusantara Kepong).

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *