BKNDI Selenggarakan Rakornas Se Indonesia.

IMG-20200228-WA0009

Jakarta, Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) selenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) di hadiri para Kepala Desa, SKPD, Camat, Stakeholder Desa dari Seluruh Indonesia,di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jln Letjen Suprapto, Jakarta Pusat Kamis 27/2/2020.

Hadir di acara ini sejumlah Kepala Desa, SKPD, Camat, Stakeholder Desa dari Seluruh Indonesia.
Tampak pula;
1. Mendagri, Prof Dr Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker
2. Kapolri Jend Pol Idham Azis
3. Menteri BUMN Erick Thohir
4. Menteri PUPR Basuki Hadi Moeljono
5. Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar
6. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan
7. Kepala BNPT Suhardi Alius
8. Tim Pakar Pedesaan

Ketum BKNDI Isra.A. Sanaky.SH.MH dalam wawancaranya ketika di temui oleh beberapa awak media di ruangan VVIP grand Cempaka Hotel mengatakan ” Maksud dari tujuan rakornas ini adalah melakukan rapat koodinator internal BKNDI di seluruh Indonesia. Kurang lebih 34 propinsi dan 600 kabupaten kota, kami mengundang ketua -ketuanya untuk mengikuti rakornas di jakarta.

Rakornas ini juga kita mengundang seluruh kepala desa untuk hadir pada acara rakornas,karena di acara rakornas itu kita rangkaikan dengan refleksi 100 hari kerja bapak Presiden dan wakil Presiden di lima tahun mendatang.

kita melihat potensi apa saja yang di lakukan pemerintah dan kemajuan apa saja yang ada di pemerintah dan apa yang belum di capai.

Dari 87 ribu desa dan kelurahan itu, BKNDI ini punya misi yang cukup besar untuk membantu kepala -kepala desa dalam hal infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia itu sendiri.

Karena kita melihat betapanya problem yang di hadapi oleh kepala desa maupun desa desa itu hari ini atau hari itu memang jauh yang di bicarakan oleh pemerintah secara Nasional.

Buktinya adalah dana desa yang di telontorkan sebesar itu tapi sebagian yang berhasil dan masih banyak itu yang mengalami kegagalan.

Faktor kegagalan itu di dasarkan karena tidak kesiapan sumber daya manusia nya itu.saya kira seperti itu dalam rangka rakornas dan seminar BKNDI ini seperti itu tujuan kita.

Tujuan dari Rakornas ini adalah, kita ingin BKNDI ini terlibat langsung melakukan eksekusi kebijakan dan bersama -sama dengan pemerintah,termasuk memfasilitasi desa -desa mana yang sebetulnya belum layak dengan mata anggaran yang di telontorkan oleh pemerintah,Pada saat ini.

Salah satunya yang saya sampaikan dalam sambutan tadi “Alokasi dana desa itu kalau semua desa kita sama ratakan dari 400 juta sampai 1 milyar per satu desa, maka saya rasa tidak ada kemajuan, karena anggaran yang di alokasikan seperti itu mungkin yang bisa maju adalah desa yang sudah bisa maju,tapi kalau desa yang tertinggal dengan mata anggaran seperti itu ya.. apanya yang mau di buat dengan dana seperti itu padahal kalau di buat perencanaan bisa saja dalam satu desa itu menghabiskan dana sebesar 4-5 Milyar.

Itu di karenakan kenapa, karena itu memang adalah zona desa yang tertinggal sekali, sementara kita melihat anggaran dana desa tertinggal hampir sama-sama angka nya.Di situlah harapan kita bawa desa maju itu masih jauh harapannya.

Dana ADD dan Dana APBN memang ada dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi Dana ADD dan dana APBN pasti beda.

Dana ADD itu memang ada di daerah, Dana ADD itu kan dana yang sudah ada di daerah masing-masing di pemda terkait.sedangkan APBN itukan memang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini di lakukan oleh pak Presiden dan DPR.

Banyak juga dana ADD yang di keluarkan tetapi dana ADD juga berdasarkan P.A.D, kalau P.A.D kabupaten itu lemah maka sudah pasti dana ADD itu sudah pasti tidak ada, cuma namanya saja dana ADD tapi duit nya tidak ada dan Memang tidak apa pendapatannya.

sedangkan dana APBN sudah pasti jelas ada karena itu memang keputusan pemerintah secara nasional dan pasti ada dan cuma merata.

Masalahnya kita tidak bisa mengatakan desa ini satu milyar yang maju satu milyar dan desa tertinggal juga satu milyar. secara, logika pasti tidak masuk akal kalau desa itu maju,karena jelas kebutuhannya berbeda karena misalkan yang satunya harus makan dua piring tapi kita kasih 1 piring itukan sudah pasti tidak kenyang, kalau yang kurang makan kita kasih setengah piring ya.. porsinya pasti cukup. Jadi masalahnya itu pembagian porsinya yang tidak tepat.

Berharap BKNDI dalam rakornas ini saya meminta kepada menteri keuangan, Mendagri termasuk pak Presiden. Kami berharap BKNDI ini juga dilibatkan kami ingin tau perkembangan desa itu walupun Musrembang sudah ada di mana -mana.

Tetapi saya melihat Musrembang selama ini kepentingan politiknya lebih banyak, contoh salah satu bupati menang atau Gubernur menang dan desa ini mendukung dan desa ini tidak mendukung, ketika dia terpilih sudah pasti desa yang tidak mendukung itu sudah pasti tidak di prioritas kan karena masalah dendam dan ini menjadi politik kemajuan sebuah desa.

karena seorang pemimpin dan tipikal seorang pemimpin itu pendendam dia dendam walaupun sudah berpriode – priode tetapi yang maju hanya desa yang dukung dia saja dan yang tidak dukung dia ya.. sudah kamu di sini saja.nah itu yang saya lihat selama ini.

Sistem ini harus dikikis yang artinya sistem pemerintahan di daerah itu minimal pemerintah pusat itu benar dalam melakukan menejemen sumber daya manusia. Karena tanpa itu pasti tidak bisa dan saya yakin begitu. Pungkas Isra.A. Sanaky.SH.MH.

££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

Jakarta, Indonesia National Village Communication Agency (BKNDI) held a National Coordination Meeting of the Indonesia Village Communication Agency (National Coordination Meeting of BKNDI) attended by Village Heads, SKPD, Camat, Village Stakeholders from All over Indonesia, at the Grand Cempaka Hotel, Cempaka Putih, Jln Letjen Suprapto, Central Jakarta Thursday 27/2/2020.

Present at this event were a number of Village Heads, SKPD, Camat, Village Stakeholders from all over Indonesia.
Also visible;
1. Minister of Home Affairs, Prof. Dr. Tito Karnavian as Keynote Speaker
2. National Police Chief Gen. Idham Azis Pol
3. SOE Minister Erick Thohir
4. Minister of PUPR Basuki Hadi Moeljono
5. Minister of the Village, Abdul Halim Iskandar
6. DKI Jakarta Governor Anies Rasyid Baswedan
7. Head of BNPT Suhardi Alius
8. Rural Expert Team

The BKNDI Isra.A. Sanaky.SH.MH in his interview when met by several media crews in the VVIP room grand Cempaka Hotel said “The purpose of the National Coordination Meeting is to hold an internal coordinator meeting of BKNDI throughout Indonesia. Approximately 34 provinces and 600 city districts, we invite the chairman – the chairman to follow the Rakornas in Jakarta.

This National Coordination Meeting also invited all village heads to attend the National Coordination Meeting, because at the National Coordination Meeting we held a reflection of the 100 working days of the President and Vice President in the next five years.

we see the potential of what the government is doing and what progress there is in the government and what hasn’t been achieved.

Of the 87 thousand villages and sub-districts, the BKNDI has a mission that is large enough to help the heads of villages in terms of infrastructure and the improvement of human resources themselves.

Because we see how many problems that are faced by the village head and the village today or that day is far discussed by the national government.

The proof is that village funds have been disbursed that much but some have succeeded and many have failed.

The failure factor was based on the lack of human resource readiness. I think that in the framework of the National Coordination Meeting and the BKNDI seminar, this is our goal.

The purpose of this National Coordination Meeting is, we want this BKNDI to be directly involved in executing policies and jointly with the government, including facilitating which villages are actually not yet feasible with the budget line that has been contracted by the government, at this time.

One of which I conveyed in his remarks was “Allocation of village funds if all our villages are equal from 400 million to 1 billion per village, then I feel there is no progress, because the budget allocated like that might be able to advance is a village that can progress, but if the village is left behind with such a budget, what do you want to make with funds like that, even though if you make plans, it could be in one village that costs 4-5 billion.

That’s because, why it is indeed a village zone that is lagging behind, while we see the budget of the village funds lagging behind almost the same numbers. That’s where our hope to bring the developed village is still far from expectations.

The ADD and APBN funds do come from the central and regional governments, but the ADD and APBN funds are definitely different.

The ADD funds are indeed in the regions, the ADD funds are funds that already exist in their respective regions in the relevant regional government. Meanwhile the APBN is indeed carried out by the central government in this case carried out by the President and the Parliament.

A lot of ADD funds are also spent but ADD funds are also based on P.A.D, if the P.A.D of the district is weak then it is certain that ADD funds are definitely not available, only the ADD funds are only named but the funds are not available and it’s not what the income is.

while the state budget funds are certainly clear because they are indeed national government decisions and they are certainly there and only equitable.

The problem is we cannot say that this village is one billion, one billion advanced and one billion villages are lagging behind. logically, the logic certainly doesn’t make sense if the village is advanced, because obviously the needs are different because for example the other one has to eat two plates but we give one plate, it is certainly not full, if we don’t eat half the plate, the portions must be enough. So the problem is the improper portion of portions.

Hoping for BKNDI in this National Coordination Meeting I ask the Minister of Finance, the Minister of Home Affairs including the President. We hope this BKNDI will also be involved. We want to know the development of the village, even though Musrembang is everywhere.

But I see Musrembang so far its political interests are more, for example one of the regents wins or the Governor wins and this village supports and this village does not support, when he was elected it is definitely a village that does not support it is definitely not prioritized because of the problem of revenge and this become a political progress of a village.

because a leader and a typical leader is vengeful even though he has a period – the period but the only advanced village that supports him alone and who do not support him yes .. you’ve been here alone. that’s what I’ve seen so far.

This system must be eroded, which means that the government system in the area is at least the central government is correct in managing human resources. Because without it certainly can not and I’m sure so. Pungkas Isra.A. Sanaky.SH.MH.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar