Dr. Yusuf Yambe Yabdi (Dewan pakar BKNDI pusat) Usulkan Seluruh Desa buat profil Desa

JAKARTA – Pembangunan desa hingga saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa salah satunya melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, hingga kini sebagian besar desa di Indonesia belum mempunyai profil desa. Padahal, dalam pengembangan desa, profil desa sangat penting untuk menunjang pembangunan desa yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.

“saya harapkan kedepan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong masing-masing desa di daerahnya untuk membuat profil desa,” ungkap Dewan Pakar Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Dr. Yusuf Yambe Yabdi, pada Rapat koordinasi Nasional dengan tema “Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II”, di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. Kamis, (27/02/2020).

Dikatakan, jika semua desa memiliki profil, maka pemerintah bisa gunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan. Sebab, ketersediaan data yang diwujudkan dalam profil desa akan mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan desa dan harapannya program-program pembangunan yang dibuat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dia menuturkan perkembangan dan kemajuan serta program dari kegiatan pemerintah sudah harus tertuang dalam profil desa.

“Pentingnya profil desa, karena penyusunan profil desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007,” ujarnya.

Yusuf menyatakan, penyusunan profil desa merupakan proses untuk menemukan dan menggali potensi desa yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia Isra A. Sanaky, S,Hi,MH, mengatakan, Rakornas BKND Se-Indonesia ini untuk bersilaturahmi juga bersinergi.

BKND ini adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan Badan Komunikasi Nasional Desa hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Isra memaparkan, pengelokasian dana desa itu banyak yang tidak tepat sasaran karena ada desa yang sudah maju diberikan dan ada juga desa yang belum maju diberikan dengan rincian anggaran yang sama.

Hadir dalam Pembukaan BKND Se-Indonesia antara lain Instansi Polri, TNI, Para Kades Se-Indonesia, Dewan Kota, Ketua Forum Santri, dan para anggota jajaran BKND Se-Indonesia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JAKARTA – Village development to date has received special attention from the government. One of the forms of government seriousness in village development is through village funds given to every village in all regions of Indonesia.

However, until now most villages in Indonesia do not yet have a village profile. In fact, in village development, the village profile is very important to support village development as the basic data needed in the process of preparing village development plans.

“I hope that in the future the provincial and district / city governments can encourage each village in their area to create a village profile,” said the Board of Experts of the Indonesian National Village Communication Board (BKNDI) Dr. Yusuf Yambe Yabdi, at the National Coordination Meeting with the theme “Reflections on 100 Days of the Indonesian Work Cabinet II”, at the Grand Cempaka Hotel, Central Jakarta. Thursday (02/27/2020).

It was said, if all villages had profiles, the government could use them as a guide in the development planning process. This is because the availability of data that is realized in the village profile will facilitate the process of village development planning and the hope that development programs will be made more effective and targeted.

He said the development and progress and programs of government activities had to be stated in the village profile.

“The importance of the village profile, because the preparation of the village profile has been regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2007,” he said.

Yusuf stated, the preparation of village profiles is a process to find and explore the potential of villages which can later be developed through empowerment programs.

Meanwhile, the Chairperson of the National Communication Agency of the All-Indonesian Villages, Isra A. Sanaky, S, Hi, MH, said that the BKND National Coordination Meeting for Indonesia to stay in touch also synergized.

BKND is an organization that partners with the government to realize Nawacita, because in this case the government certainly has limitations and the National Village Communication Agency is present to realize equitable development in Indonesia.

Isra explained, many of the village fund allocations were not on target because there were villages that had already been advanced and there were also villages that had not been advanced given with the same budget details.

Present at the Opening of BKNDs throughout Indonesia included the National Police Agency, the TNI, the Indonesian Village Heads, the City Council, the Chairman of the Santri Forum, and members BKND ranks throughout Indonesia.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *