Sekjen FWJ Kritik Pendistribusian Pemprov DKI Terkait Bansos Covid-19
Sekjen FWJ Kritik Pendistribusian Pemprov DKI Terkait Bansos Covid-19
Jakarta, wabah Covid- 19 mendatangkan polemik baru bagi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Ketika PSBB diberlakukan dan kebijakan Anies dipertanyakan, ini salah siapa?, “Ujar Ichan salah satu pengurus forum Wartawan Jakarta (FWJ) saat dimintai pendapatnya terkait bansos penanggulangan pandemi Covid-19, Minggu, (26/4/2020).
Pandemi Covid-19 sudah semakin meluas, sehingga pemerintah pusat maupun pemprov DKI Jakarta sudah harus tegas untuk menerapkan PSBB bagi ibu kota DKI. Dan sudah ditentukan dengan adanya PSBB pemerintah pusat maupun pemprov akan menggelontorkan anggaran bagi warga DKI, agar warga selama PSBB mendapatkan bantuan berupa sembako ataupun BLT bagi lansia, disabilitas dan warga yang kurang mampu.
Diketahui jumlah penduduk DKI Jakarta terakhir berjumlah 10,57 juta jiwa, sedangkan menurut pemprov DKI kriteria yang akan diberikan bansos berjumlah 1,2 juta jiwa, berarti hanya sekitar lebih kurang dari 12% penduduk DKI yang mendapatkan bantuan tersebut.
Ichsan selaku sekjen dari (FWJ) mengutip statement dari Anies Baswedan yang mengatakan, “Anies akan memberikan bantua bukan hanya kepada warga ber-ktp DKI saja namun warga pendatang yang berdomisili di DKI pun akan Ia bantu, dengan adanya PSBB agar warga berdomisili tersebut tidak meninggalkan kota Jakarta atau dengan istilah pulang kampung, “ujar Ichsan.
Namun faktanya pengurus FWJ mendapatkan banyak informasi terkait amburadulnya pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintahan Anies Baswedan, jangankan untuk warga berdomisili untuk warga ber-ktp DKI sendiri banyak yang tidak sesuai penerimanya bahkan banyak yang disunat saat pendistribusian kebawah, bukan hanya itu isinya pun ada yang tidak sesuai dengan jumlah harga sembako yang ditentukan oleh Pemprov sendiri yakni 149.000,. Perpack (isi plus packing).
Hal ini menuai kritikan dari jajaran pengurus FWJ. Seharusnya Anies tidak serta-merta percaya full kepada SKPD-nya ataupun orang-orang yang mendampingi Anies bekerja, bila Anies bisa meninjau kebun binatang Ragunan untuk memastikan keadaan hewan disana dan juga bisa meninjau ikan – ikan yang ada di sea world (26/4), lantas apakah Anies tidak bisa turun langsung untuk memperhatikan warganya? Seperti yang sering Ia lakukan kemarin ? Apakah hewan lebih berarti ketimbang nasib warganya?, “Pungkas Ichsan.
Kemarin pun FWJ melakukan aksi demo mewakili aspirasi warga DKI, bukan karena FWJ mementingkan hanya sekedar pengurus dan anggotanya, tapi karena banyaknya temuan ataupun aduan dengan amburadulnya sistim pembagian yang dilakukan oleh Pemprov DKI, “terang Ichsan kembali.
Sampai saat ini kami (FWJ) belum diperkenalkan untuk berjumpa dengan Pak Anies, padahal kami sebagai kontrol sosial juga ingin membantu pemprov DKI agar sistem yang sudah dirancang dengan baik oleh gubernur bisa berjalan sesuai dengan keinginan pak Anies, kami “menduga ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja menghalangi niat kam,i karena memang sengaja agar pak Anies terlihat tidak baik Dimata warganya, dimana saat ini kita ketahui bersama adanya pertarungan politik yang panas terkait kepamoran Anies Baswedan selaku gubernur DKI, “tutup Ichsan.
Vocnews-MNRN
