Skip to toolbar

KPK ,Polri dan Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Yang Terbengkalai

IMG-20221013-WA0005

Screenshot_2019-01-18-19-47-42-1

Kinerja Aparat penegak hukum khususnya KPK, Polri dan Kejaksaan mendapat sorotan tiga tokoh akademisi dan aktivis intelektual karena terkesan tebang pilih dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bertempat di cafe Omahpawonresto Cilandak Jakarta Selatan.”Front Nasional Pancasila,Front Kedaulatan Negara,Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengelar acara Konferensi Pers dengan tema “Usut Tuntas Korupsi yang Di terbengkalaikan KPK. Kamis, (13/10/2022).

Hadir dalam acara ini Marwan Batu bara.Msc sebagai Host dengan Narasumber HM Mursalim (KISDI), Anthony Budiawan (PEPS).

Pemberantasan korupsi tertatih-tatih, Bahkan semakin buruk,banyak aparat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi terdakwa korupsi.

Apakah mereka hanya oknum yang bermain, sulit diterka. Bisa saja, korupsi mereka juga diketahui dan dilindungi oleh para atasan mereka. Karena begitu banyak yang terlibat, dan cukup sistematis.

Dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan, semua rawan terkena suap korupsi.

Banyak kasus korupsi tidak dapat diselesaikan. Atau belum dapat diselesaikan. Menggantung. Digantung. Terbengkalai. Diterbengkalaikan.

Mereka yang tertangkap umumnya pegawai bawahan yang dikorbankan. Sedangkan atasannya yang memegang peranan kunci tidak tersentuh.

Korupsi sangat merugikan bangsa dan negara. Mengambil hak masyarakat, termasuk hak masyarakat miskin, secara tidak sah. Membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin. Tidak manusiawi. Seperti korupsi dana bantuan sosial (bansos), sangat tidak manusiawi, apalagi terjadi di tengah pandemi. Tetapi, yang tertangkap hanya beberapa orang saja. Masih banyak terduga korupsi bansos lainnya masih bebas, menikmati uang korupsi yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin. Terbengkalai dan diterbengkalaikan.

Banyak kasus korupsi lainnya juga terbengkalai dan diterbengkalaikan. Baik di kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Antara lain, kasus korupsi Harun Masiku, e-KTP, bansos, atau minyak goreng.

Korupsi pajak sangat menyakitkan, membuat pendapatan negara turun, membuat kemampuan belanja negara terbatas. Subsidi yang seharusnya dapat diberikan kepada rakyat miskin harus dipotong. Artinya, korupsi pajak juga merampas hak masyarakat miskin.

Mantan direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019 Angin Prayitno Aji ditangkap KPK, terkait kasus suap dari tiga perusahaan: PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Tetapi, dari pihak penyuap, yang ditangkap hanya konsultan pajak. Artinya, pemberantasan korupsi tidak menyentuh pimpinan tertinggi perusahaan penyuap, yang tentu saja sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, sebagai pihak pemberi perintah suap. Seperti Mu’min Ali Gunawan pemegang saham pengendali PT Panin Bank yang sudah disebut di dalam persidangan dalam kasus suap PT Jhonlin Baratama, Haji Isam yang diduga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab juga tidak tersentuh. Mustahil pemberian uang suap hingga Rp50 miliar tidak melibatkan pimpinan tertinggi perusahaan.

Sedangkan dalam kasus PT Gunung Madu Plantation, yang ditangkap hanya pejabat setingkat general manager, juga tidak sampai pimpinan puncak yang paling bertanggung jawab.

Kami dari elemen masyarakat yang sangat peduli pada kemajuan bangsa Indonesia, di mana penegakan hukum menjadi salah satu pilar untuk memajukan bangsa dan negara, menuntut KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Usut tuntas semua pihak yang terlibat korupsi hingga ke tingkat yang paling bertanggung jawab.

Jangan sampai kasus korupsi hanya menyentuh pegawai bawahan untuk dijadikan korban, sebagai pihak yang hanya menjalankan perintah, dan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan dihukum sangat berat. Sedangkan pihak yang paling bertanggung jawab, misalnya Mu’min Ali Gunawan dalam kasus Panin Bank dan Haji Isam dalam kasus Johnlin Baratama masih bebas berkeliaran.

Begitu juga dengan kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan tiga perusahaan PT Wilmar Ker Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri atau Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Jaksa wajib mencari fakta siapa dalang dibalik kasus penyuapan ekspor minyak goreng yang sudah membuat dua warga meninggal akibat antri minyak goreng. Jangan sampai hanya berhenti dan mengorbankan karyawan yang tidak mempunyai wewenang.

Tiga tokoh akademisi dan aktivis Intelektual berkumpul untuk menyampaikan pendapat terkait kinerja KPK yang dinilai terkesan tebang pilih dalam memproses pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dalam tahap penyidikan KPK.

Marwan Batubara salah seorang pentolan UI watch-TP3 mengatakan ” KPK terkesan tebang pilih dalam memproses tindak pidana korupsi, contoh, misalnya terhadap para orang-orang yang sudah disebut-sebut oleh Setya Novanto mantan ketua DPR RI yang sudah ditangkap KPK, bahwa Ganjar Pranowo menerima 500 ribu US dollar pada kasus E KTP, kenapa KPK tidak menindak lanjuti ini, artinya KPK melindungi Ganjar sebagai terduga korupsi, koruptor. Kemudian juga Yasonna Laoli Menkumham juga disebut menerima ratusan ribu US dollar, Setnov sudah dipenjara, tapi Setnov juga menyebut kedua orang ini terlibat menerima suap dari kasus E Ktp, tapi ini tidak ditindak lanjuti oleh KPK, ujar Marwan kepada awak media.

Kata Marwan, Kami ingatkan ini supaya KPK bertindak adil. Kita bukan mau melindungi koruptor dan pelaku korupsi kalau memang ada yang korupsi kami dukung untuk segera di tangkap paparnya.

Senada dengan Marwan, HM Mursalin Presiden Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) mengatakan ” Dalam menangani Pemberantasan korupsi KPK terkesan tertatih-tatih, bahkan semakin buruk. Banyak aparat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi terdakwa korupsi. Apakah mereka hanya oknum yang bermain, sulit diterka, bisa saja, korupsi mereka juga diketahui dan dilindungi oleh para atasan mereka”.

Lebih lanjut Mursalim mengatakan banyak kasus korupsi tidak dapat diselesaikan atau belum dapat diselesaikan dan terkesan menggantung dan terbengkalai. Mereka yang tertangkap umumnya pegawai bawahan yang dikorbankan, sedangkan atasannya yang memegang peranan kunci tidak tersentuh.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies ((PEPS), Anthony Budiman dalam kesempatan itu mengatakan ”
Kalau kita lihat korupsi di Indonesia ini bukannya membaik, tapi kasus korupsi ini semakin tumbuh subur. Hukum berjalan tertatih-tatih bahkan terkesan digunakan untuk kepentingan politik.

Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai atau bahkan terbengkalai sebagai contoh kasus bansos, inikan sudah ada beberapa nama yang disebut tetapi tidak ada tindak lanjutnya di KPK, kata Anthony.

Akibat Korupsi, sangat merugikan bangsa dan negara karena korupsi telah mengambil hak masyarakat, termasuk hak masyarakat miskin, secara tidak sah. Membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin,tidak manusiawi. Seperti korupsi dana bantuan sosial (bansos), sangat tidak manusiawi, apalagi terjadi di tengah pandemi. Tetapi, yang tertangkap hanya beberapa orang saja. Tuturnya.

Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai atau bahkan terbengkalai sebagai contoh kasus bansos, inikan sudah ada beberapa nama yang disebut tetapi tidak ada tindak lanjutnya di KPK, kata Anthony.

Arny

IMG-20200326-WA0007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *