Skip to toolbar

Catatan YLBHI di HUT Bhayangkara ke 73

IMG_20190701_134246

Catatan YLBHI di Hari Bhayangkara ke 73″*
vocnewsindonesia.com.Jakarta
YLBHI bersama 15 kantor LBH di 15 Provinsi setiap tahunnya menerima pengaduan, konsultasi serta melakukan pendampingan kepada korban dan masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang cukup banyak diadukan adalah permasalahan hukum pidana dan berhubungan dengan proses pelayanan, penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian.

Dalam rangka hari Bhayangkara 1 Juli 2019, YLBHI dan 15 LBH menggelar konferensi pers catatan YLBHI terkait Kepolisian. Bertempat di Gedung YLBHI, Jl. Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Senin 01/7.

Peringatan Harl Bhayangkara dllaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 1 Juli. UUD 1945 memberikan mandat khusus oIeh UUD 1945 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sangat di harapkan professional.

Sesuai undang-undang dan juga sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam mewujudkan tujuannya Polri wajib menjunjung tinggi HAM. Pemisahan POLRI dari TNI melalui Tap MPR NOMOR VI/MPR/ZOOO TAHUN 2000, sebagai hasil Reformasi, dan dipertegas melalui UU 2/2002 tentang Kepolisian jelas membawa paradigma baru.

Paradigma aparat negara yang seharusnya menjaga berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Juga Semangat perlindungan dan pengayoman,
semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. YLBHl-LBH (15 LBH Se Indonesia) memberikan catatan berdasarkan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang masuk ke LBH-LBH, kemudian didampingi dan diberikan bantuan hukum.

Berdasarkan kasus-kasu tersebut ditemui 10 masalah yaitu:
(1) Kriminalisasi dan Minimnya Akuntabilitas Penentuan tersangka,
(2) Penundaan proses (undue delay),
(3) Mengejar Pengakuan Tersangka,
(4) Penangkapan Sewenang-Wenang,
(5) Penahanan Sewenang-Wenang, Permasalahan Akuntabilitas Penahanan dan Penahanan Berkepanjangan,
(6) Hak Penasihat Hukum yang Dibatasi, (8) Penyiksaan & impunitasnya (9)Pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Setidaknya hal-hal di atas disebabkan oleh:
(1) Diberikannya kewenangan mutlak penahanan kepada kepolisian tanpa adanya proses hukum di luar institusi tersebut. Indonesia belum mengenal Habeas Corpus yaitu adanya pihak lain (hakim) untuk menilai sahnya penahanan.

(2) Proses penyidikan yang melibatkan pungli atau pemerasan baik kepada tersangka maupun korban tindak pidana yang melaporkan kasusnya.

(3) lmpunitas Aparat. Ditemui sulitnya membawa anggota Polri ke pengadilan yang melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugasnya. Sebagian besar laporan tidak ditindaklanjuti dan jikapun diproses hanya dengan proses disiplin.

(4) Kendali penanganan perkara pidana yang menurut UU hanya boleh berujung pada pengadilan minim kewenangan dan pengawasan oleh kejaksaan.

(5) Kosongnya Pasal Pemidanaan Penyiksaan, & Pemulihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut LBH-YLBHI menyatakan: perlu segera adanya reformasi Kepolisian baik di dalam fungsi penegakan hukum dan fungsi lainnya seperti dalam menjaga ketertiban.

Termasuk didalamnya perbaikan kultur dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana didalam menjalankan tugasnya.

Pemisahan POLRI dari TNI melalui Tap MPR NOMOR Vl/MPR/ZOOO TAHUN 2000 dan kemudian dipertegas melalui UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepollsian Jelas membawa paradigma baru. Paradigma aparat negara yang seharusnya menjaga berkembangnya sendl-sendl demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Semangat perlindungan dan pengayoman, semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Di HUT Bhayangkara lni YLBHI bersama 15 LBH Se Indonesia memberikan catatan berdasarkan

pengaduan clean permohonan bantuan hukum yang masuk ke LBH-LBH dan LBH-YLBHI kemudian mendampingi dan memberikan bantuan hukum. Dari tabulasi terkumpul 115 kasus, dari mulai 2016 ~2019. terdapat korban 1120 orang dan 10 Komunitas.

1. Kriminalisasi dan Minimnya Akuntabilitas Penentuan tersangka

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka. Dalam kasus Novrita (49 tahun) di Padang, Sumatera Barat, dia ditersangkakan oleh Polresta karena permasalahan perdata yakni perjanjian jual beli lelang barang bekas springbed. Hal yang dilarang dalam hak asasi manusia. Novrita didampingi oleh LBH Padang dan kemudian Hakim memutus Novrita Lepas dari segala tuntutan hukum (onslagh vanrecht vervolging).

Meskipun putusan MK Nomor:21/PUU-Xll/2014 membuat obyek praperadilan bertambah dengan penentuan tersangka, tetapi praperadilan sendiri tidak cukup untuk akuntabih‘tas penentuan tersangka. Pasal 82 ayat (1) d mengatur ”dalam hal suatu perkara sudah mulai dipen’ksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Akibat peraturan inl ditemul pola pelimpahan perkara pokok ke pengadilan untuk pengguguran praperadilan.

Status tersangka juga tidak ada batasannya selain kadaluarsa. Tidak aktifnya atau bahkan berhentinya penyidikan tidak membuat status tersangkanya gugur atau harus ditutup demi hukum. Akibatnya terdapat praktek orang-orang kritis atau sedans memperjuangkan hal tertentu seperti korupsl diberikan status tersangka meskipun penyidikan hanya berjalan satu atau dua kali. Kemudian mereka menjadi ‘tersandera” oleh status tersangka tersebut karena dapat sewaktu-waktu diaktifkan.

Kriminalisasi terhadap kelompok yang sedang berjuang mempertahankan haknya bisa terlihat dalam kasus Sawin, Sukma, dan Nanto yang dituduh memasang bendera: terbalik di Pulau Kuntul, Desa Mekar Sari Kecamatan Patrol lndramayu pasca dikabulkan“ gugatan warga di PTUN terhadap izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 2000 MW pengenaan pasal dan proses hukum yang mengada-ada. Sawin, Sukma, dan Nanto’ ketiganya tergabung dalam JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu). JATAYU adalah kelompok warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran warga atas ruang hidupnya yang tercemar balk di darat maupun di laut.

YLBHHS L8H: lBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Palembang. LBH Bandung,LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya. LBH Ba“ 18H Makassar, LBH Manado, L8H Papua.

vocnews-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *