PRC Launching Political Outlook Menghadapi Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020

SHOLAWAT NARIYAH PENGGERAK POSITIF MASYARAKAT SITUBONDO
Pembacaan sholawat nariyah menjadi salah satu himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang disambut antusias oleh masyarakat dalam acara-acara resmi maupun tidak resmi, baik secara perorangan maupun berkelompok.

Kebiasaan pembacaan sholawat nariyah ini diharapkan menjadi pematik kesolehan Individu dan kesolehan sosial di Situbondo yang kini mengusung semboyan SITUBONDO KOTA SANTRI.

Dalam rangka mengukur pengaruh sholawat nariyah terhadap perilaku masyarakatnya, POLITIKA RESEARCH AND CONSULTING akhir 2019 mengadakan survel Opini publik.

Survei ini adalah yang ketiga kalinya setelah 2015 dan 2018. Survei Opini publik ini mengukur semua aspek mangenai Sholawat Nariyah, baik dari segi kebiasaan membacanya maupun pengaruhnva terhadap perliaku masyarakat.

Apakah dengan seringnya membaca Sholawat Nariyah kesalehan masyarakat meningkat atau tidak. Berdasarkan survei tahun 2019 Ini, terlihat perubahan perilaku masyarakat dibanding Survei tahun 2015 dan 2018 .

Sebanyak 90 persen masyarakat yang rutin mengamalkan Sholawat Nariyah umumnya mengaku hidupnya jauh Iebih bermakna.

Sholawat yang mereka biasa baca berdampak positif terhadap kehidupan,baik secara individu maupun sosial.

Oleh sebab itu. mekeka sangat setuju dengan imbauan Pemda Situbondo untuk membiasakan membaca Sholawat Nariyah, karena dengan lmbauan itu juga mereka yang tak terbiasa menjadI terbiasa membaca Sholawat Nariyah.

Dalam beberapa aspek kehidupan, himbauan terkait pembacaan Sholawat Nariyah oleh Pemkab Situbondo berdampak positif”, baik pada aspek perekonomian, keagamaan, keamanan, keremajaan, maupun pendidikan.

Sebanyak 87 persen masyarakat yakin dan sangat yakin bahwa pembacaan Shalawat Nariyah secara berkelanjutan, konsisten dan serius, akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Situbondo.

Antusiasme masyarakat terhadap himbauan pembacaan Shalawat Nariyah dalam acara formal dan Informal Juga terlihat pada temuan. Sebanyak 50,193 responden menjawab SETUJU dan 42.7% menjawab SANGAT SETUJU jika Kabupaten Situbondo menggunakan slogan ”Situbondo: Bumi Shalawat Nariyah’. Akan tetapi ketika pertanyaan mangenai slogan Situbondo di perbandingkan dengan beberapa pilihan slogan yang Iain, maka sebanyak 50,27» responden memilih slogan SITUBONDO KOTA SANTRI, sementara itu slogan SITUBONDO BUMI SHALAWAT NARIYAH dipilih sebanyak 42.3% responden.

Menurut PRC, dua pilihan ini tidak terlalu berbeda jauh secara makna. Maka survei ini memberikan rekomendasi slogan yang merupakan kompilasi dari dua slogan dI atas, yakni: SITUBONDO; KOTA SANTRI BERSHALAWAT NARIYAH. Slogan tersebut muncul sebagai gambaran umum dari hasil survei ini yang menghasilkan temuan yang saling berkaitan secara signifikan antara Shalawat Nariyah sebagai sebuah teks yang mampu menjadi penggerak perubahan positif pada masyarakat Kabupaten Situbondo.

Jakarta, launching POLITIKA RESEARCH & CONSULTING Politica Out look Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Yang diadakan oleh POLITIKA RESEARCH CENTER, menghadirkan Narasumber:Rio Prayogo, Ian Suherlan dan Dudi lskandar.di hotel Sehati Ragunan Jakarta Selatan, Minggu 5/Januari / 2020.

PROFIL SINGKAT POLITIKA RESEARCH & CONSULTING
Awal Pendirian POLITIKA RESEARCH & CONSULTING telah menunjukkan eksistensi dalam bidang riset politik selama hampir 6 tahun, tepatnya didirikan pada 24 Januari 2014. POLITIKA RESEARCH & CONSULTING (PRC) yang awalnya didirikan dengan nama POLITIKA RESEARCH CENTER penama kali melakukan survei dan rilis menjelang Pemilukada 2015 di Jember dan Situbondo pada akhir 2014.

Dalam survei dan quick count Pemilukada 2015, selisih perolehan data resmi KPUD dengan data survei & quick count PRC tidak lebih dari 3 persen. PRC terus berkembang dari tahun ke tahun menangani survei di beberapa wilavah maupun survei nasional.

Re~branding

PRC sejak tahun 2019 mulai memperbaharui brand perusahaan dari awalnya fokus sebagai lembaga survei kemudian bermetamorfosa menjadi Iembaga riset dan konsultansi politik.

PRC secara resmi hetada di bawah payung hukum PT.PUBLIK RISET CENDEKIA (SK Menhumkam Nomor:AHU0027482.AH.01.01.TAHUN 2019) yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

PRC memilik visi menjadi perusahaan riset politik yang berkualitas, terpercaya dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sosial politik hidup masyarakat indonesia.

Beberapa misi dari PRC, antara lain; berkontribusi untuk ilmu pengetahuan; performa terbaik dalam setiap pekerjaan; dan komitmen & konsistensi.

PRC memiliki beberapa jasa Iayanan dalam hal survei opini, konsultansi politik, pemenangan kandidat, hingga political branding.

Dengan tim yang rata-rata memiliki latar belakang riset politik khususnya survei hingga lebih dari 15 tahun, PRC sangat menjaga konsistensi terhadap hasil riset untuk menyajikan opini publik murni(a genuine afgeneral will).

Dudi lskandar yang menjabat sebagai Direktur Riset telah banyak memiliki karya tulis dan penelitian di beberapa bidans khususnya komunikasi politik, Ian Suherlan sebagai Komisaris Utama telah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia riset politik dan memiliki portofolio survei di seluruh wilayah Indonesia. Rio Prayogo sebagai Direktur Utama telah lama terlibat dalam survei politik dan konsultansi politik di beberapa wilayah.

Selain itu PRC memiliki jejaring PRC Associates yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia.

PRC yang mulai mengambil fokus sebagai lembaga konsultasi politik telah menjadi konsultan pemenangan politik di beberapa daerah di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

Selain menangani konsultansi politik dalam pemilihan kepala daerah, PRC beberapa kali telah menjadi konsultan dalam pemenangan Pemilu Anggota Legislatif di pusat maupun daerah.

PRC INGINKAN PENGUATAN PARTAI POLITIK
Parai politik merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan demokrasi. Peran partai politik baik di lembaga legislatif dan eksekutif harus diperkuat Banyak Langkah yang dapat dilakukan partai politik untuk menguatkan perannya dalam pendalaman demokrasi, seperti fenomena politik hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar Calon dan/atau Kepala Daerah, baik di Kabupaten/Kota atau Provinsi. bukanlah kader Partai Politik (Parpol).

Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi kader partai politik di eksekutif terhambat. misalnya oleh tokoh di daerah yang ‘berkantong tebal’, lebih popular atau berkharisma. modal sosial Iebih besar, dan sebagainya.

Idealnya lembaga eksekutif adalah salah satu ruang distribusi kader bagi partai politik Imbasnya adalah kelembagaan partai politik semakin tereduisi.

Oleh karena itu, Politika Research and Consulting (PRC) mendukung Komisi ll DPR RI untuk menyusun Undang-Undang yang bisa memperkuat distribusi kader partai politik dI tingkat eksekutif.

Salah satu langkah untuk memperkuat distribusi tersebut adalah membérikan ruang yang lebih luas kepada anggota legislatif baik di pusat maupun daerah untuk lkut serta dalam pagelaran Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang secara luas.

Calon Kepala Daerah dapat maju melalui jalur partal politik atau lndependen. ldealnya ka seseorang calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader partai politik maju dalam Pilkada harus menjadi kader partai politik.

Apabila tidak berniat menjadi kader partai politik, maka lebih baik mencalonkan diri melalui jalur Independen.

Dengan menjadi kader partai politik. diharapkan peran partai politik semakin kuat, sehingga demokrasi semakin sehat Dengan tidak menjadi anggota partai politik calon kepala daerah yang akan mam dalam Pilkada akan memperkuat fenomena politisi “kutu Ioncat” dan posisinya dl pemerintahan daerah akan lemah.

PRC INGINKAN PENGUATAN PARTAI POLITIK DI PILKADA 2020
Politik Research and Consulting (PRC) mengusulan kepada DPR-Rl untuk merumuskan kebijakan atau membuat Undang-Undang, bahwa calon kepala daerah yang diusung melalui Jalur partai politik harus menjadi anggota partai politik terleblh dahulu.

Selama ini calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik tidak mesti atau harus
menjadi anggota partai politik tertentu.

Poin ini adalah salah satu hasil kalian PRC tentang penguatan partai politik. Selain itu, penguatan partai politik bisa dilakukan dengan era rekrutmen kader yang berkualitas, penguatan kaderisasi partai politik, distribusi kader, dan pembenahan managemen Internal partai Politik.

PRC beralasan bahwa keharusan calon kepala daerah menjadi anggota partai Politik karena kekuasaan partai Politik berada di legislatif dan eksekutif.

Dengan demikian tidak ada kepala daerah yang tidak memiliki partai Politik kecuali jika melalui jalur independen.

Dengan menjadi calon kepala daerah dari partai politlk tertentu, maka ketika terpilih, ia akan mengejawatahkan visi dan misi partai politiknya, ini artinya secara Iangsung maupun tidak Ka memperkuat partai politik walaupun pada awalnya (sebelum mencalonkan diri sebagal kepala daerah) la bukan kader partai politik tentu nya .

Vocnews-MNR