Seminar Dan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) 2020 Tema”Merumuskan Gagasan Besar Buruh Indonesia.

Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan seminar, selama 2 hari dengan Tema merumuskan gagasan besar buruh indonesia mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial respon buruh terkait ommibus law cilaka.

pembukaan Rakernas yang akan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea.Didi Supriadi, Eli Silaba, mira sunandar, iwan Kusmawan,dan sejumlah Federasi seluruh indonesia. Grand cempaka Jakarta.selasa 11/2/2020.

acara seminar di mulai dengan pembacaan Basmala, dilanjutkan lagu Indonesia Raya di rangkai dengan lagu Mars KSPI jaya.

Dilanjutkan dengan Seminar KSPI terkait omnibus law dengan narasumber Bhima Yudhistira (ekonom), Said Salahudin (pengamat politik), Obon Tabroni (Komisi IX DPR RI), dan Al Muzammil Yusuf (Badan Legislatif DPR RI).

TOLAK OMNIBUS LAW DAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN, KSPI: PERSOALAN UTAMA INVESTASI ADALAH KORUPSI, TAPI KENAPA HAK BURUH YANG DIKEBIRI*

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) “DPR RI juga menolak terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan padang.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Said Iqbal khawatir,keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh.Hal ini jika dalam praktiknya nanti,omnibus law menghilangkan upah minimum,menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA,menghilangkan jaminan sosial,dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” kata Said Iqbal.

Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. “Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan,” tegasnya.

“Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

“Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal (130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.”

Untuk itu, KSPI meminta agar *Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain.* Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena mena.

Dengan di gelarnya Rakornas dan Seminar KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara resmi naik per 1 Januari 2020. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah segera membatalkan kenaikan tersebut.

“Seharusnya pemerintah konsisten dengan pernyataannya untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Karena dari kenaikan Penerima Bantuan Iuran, serta kenaikan kelas 1 dan 2, sudah bisa digunakan untuk menutupi defisit,” tegasnya.

Menurut Said Iqbal, setidaknya ada lima alasan mengapa pihaknya menokak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh. Sebagai contoh, untuk peserta kelas III rencananya naik dari 25 ribu menjadi 42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak (satu keluarga terdiri dari 5 orang) maka dalam sebulan mereka harus membayar 210 ribu.

Bagi warga Jakarta dengan standard upah minimum atau penghasilan sebesar 4,2 juta, mungkin tidak memberatkan. Walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran satu juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut. Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Pangandaran, Sragen, dan lain-lain.

Bagi daerah yang upah minimumnya di kisaran 1 juta, satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga harus mengeluarkan biaya lebih dari 20 persen dari penghasilan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Tentu saja hal ini akan sangat memberatkan. Apalagi itu adalah uang yang hilang. Dalam artian mau dipakai atau tidak, uangnya tidak bisa diambil kembali.

Dengan kata lain, knaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat daya beli masyarakat jatuh. Apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda.

Kedua, BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik. Ia bukan PT atau BUMN yang bertugas untuk mencari keuntungan.

Dengan kata lain, jika mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut.

Apalagi hak sehat adalah hak rakyat. Sebagai hak rakyat, maka tugas pemerintah adalah memberikan hak tersebut.

Dengan demikian, pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada rakyat.

Ketiga, setiap tahun, iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan.

Sebagaimana kita ketahui, iuran BPJS Kesehatan dari buruh besarnya 5% dari upah. Dimana 4% dibayarkan pengusaha dan 1% dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, setiap tahun iuran BPJS juga mengalami kenaikan.

Jadi jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan.

Keempat, akan terjadi migrasi kepesertaan dari kelas I ke kelas II atau III. Apalagi jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan.

Padahal dalam mandatnya, tahun 2019 ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kelima, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Ketika iuran semakin memberatkan dan akhirnya rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan (sebagai contoh di atas satu keluarga bisa membayar hingga 20% dari penghasilan mereka), sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jakarta, the Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI) held a National Work Meeting (Rakernas) and a seminar, for 2 days with the theme of formulating the big ideas of Indonesian workers to realize justice and social welfare of workers’ responses related to ommibus law cilaka.

The opening of the National Working Meeting will be attended by Deputy Speaker of the Indonesian Parliament Sufmi Dasco Ahmad, KSPI President Said Iqbal and KSPSI President Andi Gandi Nena Wea.Didi Supriadi, Eli Silaba, and a number of Federations throughout Indonesia. Grand cempaka Jakarta. Tuesday 11/2/2020.

the seminar program began with the reading of Basmala, followed by the song Indonesia Raya, composed by the song Mars KSPI glorious.

Followed by KSPI Seminar related to omnibus law with speakers Bhima Yudhistira (economist), Said Salahudin (political observer), Obon Tabroni (Commission IX DPR RI), and Al Muzammil Yusuf (DPR RI Legislative Body).

REJECT OMNIBUS LAW AND INCREASE THE BPJS HEALTH, KSPI: THE MAIN PROBLEM OF INVESTMENT IS CORRUPTION, BUT WHY DO THE RIGHTS OF THE WORKERS ARE ESTABLISHED *

The Indonesian Workers Union Confederation (KSPI) “The Indonesian Parliament also rejected the omnibus law and the increase in BPJS Health contributions, not only in Jakarta, the rejection movement, was also simultaneously carried out in various other provinces in Indonesia. For example Aceh, Bengkulu, Riau, Riau Islands, Sumatra North, Lampung, Central Java, West Java, East Java, South Kalimantan, Gorontalo.and Padang.

KSPI President who is also the President of the Federation of Indonesian Metal Workers Union (FSPMI) Said Iqbal said, basically the workers agreed with the investment. However, it is certain that the workers will take the fight, if for the sake of investment the welfare and future of the workers is sacrificed.

Said Iqbal worried, the existence of omnibus law created by employment would be detrimental to the workers. This is if in practice later, the omnibus law eliminates the minimum wage, eliminates severance pay, frees up contract labor and outsourcing (labor market flexibility), facilitates the entry of foreign workers, removes social security, and removes criminal sanctions for employers.

“If the government is serious about removing investment barriers in the context of creating jobs, then the government should not mistakenly make the problem of wages, severance pay, and employment relations an investment barrier,” Said Iqbal.

According to the World Economic Forum, Said Iqbal, the two main obstacles investors are reluctant to come to Indonesia are the problem of corruption and bureaucratic inefficiency. “So do not target employment issues,” he said.

“That is why, we also voiced rejection of the increase in BPJS Health contributions. Because the policy will reduce people’s purchasing power,” he said.

“Restricted wages and revocation of subsidies decrease the purchasing power of formal and informal workers (130 million people). So that the workers who number in the hundreds of millions cannot absorb or buy industrial products, SMEs, and street vendors. As a result, economic growth is hampered.”

“If purchasing power increases, consumption will increase. And when consumption increases, it will have a positive impact on economic growth,” Rusdi said.

For this reason, KSPI requests that * the State must take sides and protect the workers and other small people. * The state must not be neglected. Moreover, its alignments are stronger for black entrepreneurs who tend to be arbitrary.

The National Coordination Meeting and the KSPI Seminar urged representatives of the people to side with the people. By rejecting regulations or policies that have the potential to harm the workers and people of Indonesia.

The Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI) rejected the increase in BPJS Health contributions which officially rose as of January 1, 2020. For this reason, KSPI urged the government to immediately cancel the increase.

“The government should be consistent with its statement not to increase BPJS contributions for Health class 3. Because of the increase in the Recipients of Donation Assistance, as well as increases in grades 1 and 2, it can already be used to cover the deficit,” he said.

According to Said Iqbal, there are at least five reasons why his party refuses to increase BPJS Health fees.

First, this increase causes the people’s purchasing power to fall. For example, for class III participants the plan is to increase from 25 thousand to 42 thousand. If a family consists of husband, wife, and 3 children (one family consists of 5 people), then in a month they must pay 210 thousand.

For citizens of Jakarta with a minimum wage standard or an income of 4.2 million, it might not be burdensome. Although they also do not necessarily agree with the increase in BPJS Health fees.

But compared to regencies / cities whose minimum wages are in the range of one million, they will definitely find it difficult to pay the dues. For example, people in areas such as Ciamis, Pangandaran, Sragen, and others.

For areas where the minimum wage is in the range of 1 million, one family consisting of 5 family members must pay more than 20 percent of income to pay BPJS Health contributions.

Of course this will be very burdensome. Moreover, it is lost money. In the sense of wanting to use it or not, the money can’t be taken back.

In other words, raising BPJS Health fees will make the purchasing power of the community fall. Moreover, the minimum wage level is different for each region.

Second, BPJS Health is health insurance with public law. He is not a PT or BUMN whose duty is to seek profit.

In other words, if there is a loss, it is an obligation for the government to cover the loss.

Moreover, healthy rights are people’s rights. As the people’s right, the task of the government is to grant these rights.

Thus, the government cannot immediately increase BPJS Health contributions without first asking the people.

Third, every year, BPJS Health contributions paid by workers always increase.

As we know, BPJS Health contributions from workers amount to 5% of wages. Where 4% is paid by employers and 1% is paid by workers. When every year wages increase, BPJS contributions also increase every year.

So do not think every year there is no increase.

Fourth, membership migration will occur from class I to class II or III. Especially if you then move to private health insurance and are no longer willing to pay BPJS Health contributions.

Whereas in its mandate, in 2019 all Indonesian people without exception must have become BPJS Health participants.

Fifth, people are no longer able to pay BPJS Health contributions. When contributions become increasingly burdensome and eventually people are unable to pay BPJS Health contributions (for example, one family can pay up to 20% of their income), the same policy has blackmailed the people.

Vocnews-MNRN